Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho turut mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait dalam melakukan interaksi langsung dengan pelaku UMKM dan masyarakat yang hadir. Interaksi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai akses pembiayaan perumahan sekaligus melihat langsung kondisi dan latar belakang para peserta.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP melakukan pengecekan langsung kepada sejumlah peserta, mulai dari pelaku usaha kreatif, barista, pekerja yayasan pendidikan, hingga pelaku UMKM yang memproduksi barang secara mandiri. Salah satu peserta juga mengembangkan karya seni lukis yang dibuat oleh anaknya yang merupakan penyandang autisme menjadi berbagai produk bernilai ekonomi.
Heru menyampaikan bahwa keterlibatan BP Tapera dalam kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mendekatkan informasi mengenai KPR Sejahtera FLPP kepada masyarakat yang selama ini membutuhkan akses kepemilikan rumah pertama. “BP Tapera hadir untuk mendekatkan informasi pembiayaan perumahan kepada masyarakat. Kami ingin pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah mengetahui bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengakses pembiayaan rumah pertama melalui KPR Sejahtera FLPP,” ujar Heru.
Dalam kegiatan tersebut, tercatat 89 masyarakat telah mendaftar untuk memperoleh informasi dan akses pembiayaan perumahan. Peserta berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan dan usaha, menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap hunian pertama sekaligus akses pembiayaan semakin beragam. Dari kegiatan ini kami melihat antusiasme masyarakat cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap rumah pertama masih sangat besar, termasuk dari kalangan pelaku usaha dan pekerja yang selama ini mungkin belum memahami bagaimana cara mengakses pembiayaan perumahan,” kata Heru.
Berdasarkan rekap realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP periode 1 Januari hingga 19 Agustus 2026, BP Tapera mencatat 131.516 unit rumah telah tersalurkan dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp16,36 triliun. Penyaluran tersebut telah menjangkau 36 provinsi di Indonesia.
Dengan kuota FLPP tahun 2026 sebanyak 350.000 unit, capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang luas bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan program pembiayaan rumah pertama. Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi terbesar, yakni 31.229 unit atau 23,75 persen dari total penyaluran, dengan nilai pembiayaan sekitar Rp3,93 triliun.
Heru menegaskan bahwa BP Tapera akan terus memperluas sosialisasi agar masyarakat memahami persyaratan, manfaat, dan mekanisme pengajuan KPR Sejahtera FLPP. “Program pembiayaan perumahan harus semakin dekat dengan masyarakat. Kami akan terus memberikan edukasi agar masyarakat memahami persyaratan, manfaat, serta proses pengajuan sehingga mereka yang memenuhi ketentuan dapat memanfaatkan kesempatan memiliki rumah pertama,” tutur Heru.
Sementara itu, interaksi Menteri PKP dengan para pelaku UMKM juga memperlihatkan keberagaman potensi ekonomi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP memberikan motivasi kepada peserta agar tidak mudah menyerah dalam mengembangkan usaha. “Pantang menyerah itu harus dari diri kita sendiri. Dengan kemauan dan doa, kita harus yakin sukses,” pesan Menteri PKP kepada salah satu peserta.
Bazar Pesona Merdeka 2026 sendiri menghadirkan ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk dan mengembangkan usahanya. Kegiatan tersebut juga memberikan kesempatan bagi pengusaha muda dan pengusaha muda penyandang disabilitas untuk tampil dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat.
Melalui keterlibatan dalam kegiatan ini, BP Tapera tidak hanya mendorong masyarakat memahami program pembiayaan perumahan, tetapi juga memperluas jangkauan informasi kepada kelompok masyarakat yang aktif menjalankan usaha. Upaya tersebut sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi, di mana rumah pertama diharapkan dapat menjadi bagian dari fondasi kemandirian keluarga sekaligus mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha.
BP Tapera berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dan edukasi pembiayaan perumahan agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk generasi muda dan pelaku UMKM, dapat memperoleh akses terhadap hunian pertama yang layak dan terjangkau.
