Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggelar kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kota Batu, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi wadah edukasi bagi masyarakat, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan mengenai berbagai skema pembiayaan perumahan pemerintah sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
Mengawali kegiatan, Staf Ahli Menteri Kementerian PKP, Riadi Arief Aladin, menjelaskan bahwa Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mendorong penyediaan rumah layak, berkualitas, dan terjangkau. Menurutnya, melalui KPP pemerintah memberikan dukungan pembiayaan kepada pelaku usaha sektor perumahan, termasuk UMKM dan pengembang, guna mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.
Selanjutnya, Direktur Kerja Sama dan Kebijakan Pembiayaan BP Tapera, Alfian Arif, memaparkan berbagai ketentuan Program KPR Sejahtera FLPP, mulai dari persyaratan penerima, mekanisme pembiayaan, hingga hak dan kewajiban penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa KPR Sejahtera FLPP merupakan wujud komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah pertama melalui skema pembiayaan yang terjangkau.
Melengkapi sesi sosialisasi, Small Business Manager BRI Kota Batu, Dimas Sutikno Putro, menjelaskan peran BRI sebagai bank penyalur dalam mendukung program pembiayaan perumahan pemerintah. Menurutnya, BRI berperan dalam proses verifikasi calon debitur, analisis kelayakan pembiayaan, hingga pendampingan proses akad kredit sehingga masyarakat memperoleh layanan pembiayaan yang mudah, cepat, dan sesuai ketentuan.
Sesi tanya jawab berlangsung interaktif. Menanggapi pertanyaan peserta mengenai anak yang orang tuanya dalam satu Kartu Keluarga telah membeli rumah melalui Program KPR Sejahtera FLPP, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa setiap calon penerima tetap dapat memanfaatkan program tersebut sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila yang bersangkutan telah membentuk keluarga sendiri, memenuhi kriteria sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, serta belum pernah menerima subsidi perumahan, maka dapat mengajukan KPR Sejahtera FLPP sesuai ketentuan yang berlaku.
Menjawab pertanyaan lain terkait penerima FLPP yang harus berpindah domisili atau tempat kerja ke daerah lain setelah memiliki rumah subsidi, Alfian Arif menegaskan bahwa pemanfaatan rumah subsidi harus tetap mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perubahan kondisi penerima wajib disesuaikan dengan regulasi pemerintah agar tujuan utama program dalam menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga
Menutup kegiatan, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah.
“BP Tapera akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar penyaluran KPR Sejahtera FLPP semakin tepat sasaran, cepat, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Heru.
Hingga 1 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp11,6 triliun. Penyaluran tersebut didukung oleh 36 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, 10.902 pengembang, dan 9.358 perumahan yang tersebar di 35 provinsi serta 377 kabupaten/kota di Indonesia.
Sementara itu, di Provinsi Jawa Timur, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 24.763 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,9 triliun, melibatkan 13 asosiasi, 1.104 pengembang, 1.178 perumahan, dan 9 bank penyalur. Tiga kabupaten dengan realisasi penyaluran FLPP terbesar di Jawa Timur yakni Kabupaten Jember sebanyak 939 unit, Kabupaten Malang sebanyak 813 unit, dan Kabupaten Kediri sebanyak 533 unit.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, BP Tapera berharap semakin banyak masyarakat memahami dan memanfaatkan Program KPR Sejahtera FLPP sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah pertama.
About BP Tapera
BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah lembaga pemerintah Indonesia yang dibentuk untuk menghimpun dan mengelola dana tabungan perumahan guna membantu masyarakat memiliki hunian pertama yang layak dan terjangkau
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
