_Oleh: Wilson Lalengke_
Jakarta – Bencana banjir bandang yang melanda Sumatera meninggalkan luka mendalam bagi jutaan warga. Ribuan meninggal dan hilang, rumah hanyut, keluarga terpisah, dan ribuan orang kehilangan mata pencaharian dalam sekejap. Di tengah kepanikan dan penderitaan itu, rakyat berharap negara hadir dengan cepat, tegas, dan penuh empati. Namun bagi banyak kalangan, harapan itu justru berubah menjadi kekecewaan mendalam.
Sejak hari-hari pertama bencana, kritik bermunculan dari berbagai penjuru. Banyak pihak menilai bahwa respons pemerintah pusat berjalan lambat dan tidak menunjukkan _sense of urgency_ yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin ketika rakyatnya berada dalam situasi hidup dan mati. Masifnya dampak bencana seolah tidak cukup untuk menggugah tindakan cepat yang dibutuhkan.
Para korban yang terjebak di lokasi-lokasi terisolasi menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Relawan lokal bekerja tanpa henti, sementara publik mempertanyakan: di mana negara? Mengapa koordinasi begitu kacau? Mengapa keputusan-keputusan penting justru tertunda?
Tekanan publik semakin menguat ketika berbagai organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh kemanusiaan mendesak pemerintah untuk menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional. Status itu bukan sekadar simbolik; ia membuka akses logistik, anggaran, dan koordinasi lintas lembaga yang jauh lebih besar. Namun desakan itu tidak direspons. Pemerintah tetap bergeming, seolah tidak melihat skala penderitaan yang terjadi.
Kekecewaan publik semakin memuncak ketika beberapa negara sahabat, termasuk Malaysia, China, dan Rusia, menyatakan kesiapan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Di tengah situasi darurat, solidaritas internasional biasanya menjadi penyelamat. Namun kebijakan pemerintah justru membatasi masuknya bantuan asing. Banyak pengamat menilai keputusan ini kontraproduktif, bahkan membahayakan, karena menghambat upaya penyelamatan warga yang sedang berjibaku antara hidup dan mati.
Di saat rakyat menunggu tindakan nyata, yang muncul justru kebingungan dalam manajemen _disaster recovery_. Koordinasi antarinstansi tidak sinkron, distribusi bantuan tersendat, dan informasi resmi sering kali tidak jelas. Kekacauan ini menambah penderitaan warga yang sudah kehilangan segalanya.
Tak heran jika gelombang kritik semakin besar. Di media sosial, banyak warga menyuarakan kekecewaan mereka secara terbuka. Di luar negeri, beberapa media dan warganet dari negara lain ikut mempertanyakan sikap pemerintah Indonesia yang dianggap tidak responsif terhadap tragedi kemanusiaan berskala besar. Kritik itu bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga soal empati, masih adakah nurani pemerintahan ini?
Sebagian pengamat menilai bahwa sikap keras kepala pemerintah dalam merespons bencana ini menunjukkan pola kepemimpinan yang lebih mementingkan citra dan ego daripada keselamatan rakyat. Ada yang berpendapat bahwa latar belakang militer sang presiden membuatnya cenderung melihat situasi melalui kacamata kekuasaan dan kontrol, bukan kemanusiaan.
Di ruang publik, muncul pula analisis psikologis dari beberapa kalangan yang mencoba memahami pola pengambilan keputusan yang dianggap tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Mereka menyebut adanya kecenderungan pemimpin yang tampak ingin menunjukkan superioritas dan ketegasan, namun justru mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat. Beberapa pengamat mengaitkan pola ini dengan konsep psikologisnya Alfred Adler yang dikenal sebagai _inferiority complex_ yang dikompensasi dengan _superiority fantasies_, sebuah kondisi ketika seseorang merasa perlu menampilkan citra kekuatan berlebihan untuk menutupi kelemahan dan ketidakmampuan yang dirasakannya sendiri.
Tentu saja, analisis semacam ini bukan diagnosis medis, melainkan interpretasi publik terhadap perilaku politik yang tampak tidak sejalan dengan kebutuhan rakyat. Namun persepsi itu tumbuh karena masyarakat melihat ketidakhadiran empati, lambannya tindakan, dan keputusan-keputusan yang dianggap tidak berpihak pada korban.
Pada akhirnya, bencana Sumatera bukan hanya ujian bagi rakyat yang terdampak, tetapi juga ujian bagi kepemimpinan nasional. Di tengah tragedi kemanusiaan, rakyat membutuhkan pemimpin yang hadir, mendengar, dan bertindak cepat. Bukan pemimpin yang terjebak dalam ego, simbol, atau pencitraan.
Respons pemerintah terhadap bencana ini akan dikenang lama. Bukan hanya karena skala kerusakannya, tetapi karena bagaimana negara memilih untuk (tidak) hadir secara baik, bijak, dan benar ketika rakyatnya sangat amat membutuhkan. (*)
_Penulis adalah petisioner HAM Komite Keempat PBB, Oktober 2025, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012_
