Karanganyar – Dugaan praktik mafia pajak mencuat di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar. Kasus ini diduga melibatkan oknum LSM dan oknum pegawai Dinas PUPR Karanganyar.
Persoalan tersebut terungkap setelah Warsito mendatangi rumah seseorang berinisial Pur, yang diketahui bekerja di lingkungan Dinas PUPR Karanganyar, bersama seorang pria berinisial Nolah yang disebut-sebut sebagai oknum LSM di Karanganyar.
Peristiwa bermula pada 30 Desember 2025 sekitar pukul 16.39 WIB, ketika Warsito mentransfer uang sebesar Rp12.000.000 ke rekening atas nama Sugiyarto alias Nolah. Dana tersebut diberikan dengan tujuan untuk mengurus pembayaran pajak tahunan milik rekan Warsito.
Namun hingga Senin, 12 Januari 2026, pajak tahunan yang dimaksud belum juga dibayarkan. Warsito mengaku telah berulang kali menanyakan perkembangan pembayaran pajak tersebut.
“Sudah saya cek langsung. Saya bahkan menghubungi rekan di Pratama untuk memastikan apakah NPWP atas nama rekan saya sudah dibayarkan atau belum. Jawabannya jelas, belum ada pembayaran sama sekali,” ujar Warsito kepada awak media.
Ironisnya, meski dana sudah ditransfer penuh sejak akhir Desember 2025, tidak ada bukti pembayaran pajak yang dapat ditunjukkan. Sosok Nolah yang dihubungi berulang kali oleh Warsito hanya memberikan janji-janji tanpa realisasi.
“Setiap saya hubungi jawabannya selalu menunggu, menunggu, dan menunggu. Tidak pernah ada kepastian,” tegasnya.
Dalam penelusuran lebih lanjut, tim media juga mendatangi rumah Pur di wilayah Karanganyar. Saat itu, Pur bersama adiknya—yang disebut-sebut mengetahui seluk-beluk urusan pajak dan dikaitkan dengan lingkungan Pratama—menyatakan akan membantu menyelesaikan seluruh proses pembayaran pajak. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada kejelasan maupun penyelesaian.
Kondisi tersebut membuat kesabaran Warsito, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Berita Istana Negara, kian menipis. Ia menyatakan siap membongkar secara terbuka pihak-pihak yang diduga terlibat, apabila persoalan ini terus berlarut-larut. “Saya tidak akan tinggal diam. Jika ini benar ada permainan, saya akan bongkar siapa saja yang terlibat di balik kasus ini,” tegas Warsito.
Kasus ini pun memunculkan dugaan adanya praktik percaloan pajak yang melibatkan oknum-oknum tertentu dengan memanfaatkan nama instansi negara. Publik kini menanti langkah tegas dari KPP Pratama Karanganyar dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan mafia pajak tersebut demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Lebih lanjut, hingga berita ini diturunkan, Pur belum memberikan jawaban maupun klarifikasi resmi saat dikonfirmasi oleh awak media Berita Istana. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui kunjungan langsung maupun komunikasi lanjutan belum mendapatkan respons dari yang bersangkutan.
Sementara itu, Nolah saat dikonfirmasi terkait kejelasan penggunaan dana dan pembayaran pajak tahunan, hanya memberikan jawaban singkat dan berulang, yakni “besok” dan “besok”. Jawaban tersebut disampaikan setiap kali awak media maupun Warsito meminta kepastian, tanpa disertai bukti pembayaran atau penjelasan rinci mengenai keterlambatan penyelesaian pajak.
Sikap tertutup dan tidak kooperatif dari pihak-pihak terkait ini semakin memperkuat dugaan adanya kejanggalan dalam proses pengurusan pajak yang melibatkan oknum-oknum tertentu. Hingga kini, dana sebesar Rp12 juta yang telah ditransfer belum dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Redaksi Berita Istana menegaskan akan terus melakukan penelusuran dan membuka ruang hak jawab bagi Pur, Nolah, maupun instansi terkait apabila bersedia memberikan klarifikasi resmi.
Catatan Redaksi:
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebutkan masih berstatus terduga. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers.(iTO)
