Semarang – Korban dugaan penganiayaan di salah satu tempat karaoke kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang, berinisial SS kembali mendatangi Polres Semarang untuk mempertanyakan perkembangan penanganan laporannya.
Dalam kedatangannya, SS didampingi oleh tim kuasa hukum, yakni Choirun Nidzar Alqodari, S.H., dan MF Hasan.
Kehadiran kuasa hukum ini sebagai bentuk keseriusan korban dalam mengawal proses hukum agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena terduga pelaku berinisial NR disebut sebagai oknum anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Temanggung.
Hingga kini, korban masih menunggu kepastian hukum atas laporan yang telah dilayangkan sebelumnya.
Kuasa hukum korban menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke pihak kepolisian bertujuan untuk meminta kejelasan terkait progres penyelidikan.
Mereka berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional, transparan, dan tidak terpengaruh oleh latar belakang jabatan pihak terlapor.
Pihak Polres Semarang sendiri menegaskan bahwa penanganan kasus masih terus berjalan dengan mengedepankan asas keadilan.
Pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta pengumpulan alat bukti masih dilakukan untuk memperjelas peristiwa yang terjadi.
Keterlibatan kuasa hukum dalam mengawal kasus ini menunjukkan bahwa korban tidak ingin proses hukum berjalan lambat atau bahkan terabaikan.
Ini adalah langkah yang wajar dalam sistem hukum untuk memastikan hak-hak korban terlindungi.
Kasus ini juga menjadi cermin penting bagi aparat penegak hukum.
Ketika masyarakat melihat adanya dugaan keterlibatan pejabat publik, maka tuntutan akan transparansi dan ketegasan menjadi semakin tinggi.
Tidak boleh ada ruang bagi praktik tebang pilih dalam penegakan hukum.
Jika proses ini berjalan secara adil dan terbuka, maka kepercayaan publik terhadap institusi hukum akan semakin kuat.
Namun sebaliknya, jika terjadi ketidakjelasan, hal ini justru berpotensi menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.(HS)
