Jumat, 20 Nov 2026
BERITA ISTANA
  • Berita Istana
  • TNI & POLRI
  • Budaya
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Sport
  • E-Catalogue
  • PT. BERITA ISTANA NEGARA
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Pedoman
    • Kontak kami
    • Karir
My News
  • BERITA ISTANA SRAGEN
  • BERITA ISTANA JAKARTA
  • BERITA ISTANA JATENG
  • PPWI JATENG
  • BERITA ISTANA PASURUAN
  • BERITA ISTANA JATIM
  • BERITA ISTANA KALBAR
  • BERITA ISTANA GROBOGAN
  • BERITA ISTANA RIAU
  • BERITA ISTANA BOYOLALI
BERITA ISTANABERITA ISTANA
Font ResizerAa
  • Berita Istana
  • Budaya
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Sport
  • TNI & POLRI
Search
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Kontak kami
  • Karir
Follow US
Berita IstanaPT. BERITA ISTANA NEGARATNI & POLRI

Izin 0,75 Hektare, Dugaan Operasi Melebar! Ada Apa dengan Pengawasan Tambang Kemalang?

Berita Istana
Last updated: Jumat, 20 November 2026 16:40 4:40:29 pm
Berita Istana
Share
15 Min Read
SHARE

KLATEN, 20 November 2026 — Aktivitas pertambangan di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini menjadi sorotan. Sejumlah dugaan pelanggaran terhadap batas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), kapasitas alat berat, volume produksi, jam operasional, hingga kewajiban lingkungan mencuat setelah Warsito melakukan peninjauan langsung di Desa Balerante dan Desa Talun, Jumat (20/11/2026).

Dua perusahaan yang menjadi sorotan adalah PT Kedung Arta Lestari dan PT Orang Dalam Emas, yang diketahui memiliki izin usaha pertambangan komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami atau sirtu.

Warsito menilai, aktivitas di lapangan perlu segera diperiksa secara menyeluruh oleh instansi berwenang. Pasalnya, menurut hasil pemantauannya, terdapat indikasi kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan dokumen perizinan dan ketentuan teknis yang menjadi dasar operasional perusahaan.

“Ini bukan persoalan kecil jika benar aktivitas di lapangan sudah jauh melampaui ketentuan izin. Dokumen perizinan harus menjadi pedoman nyata, bukan sekadar formalitas di atas kertas,” tegas Warsito.

Berdasarkan dokumen perizinan yang menjadi bahan penelusuran, PT Kedung Arta Lestari tercatat memiliki wilayah IUP seluas 0,75 hektare dengan komoditas batuan berupa sirtu.
Data perusahaan yang dihimpun:

Direktur/Penanggung jawab: Eko Supriyanto
Alamat: Desa Dompol, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten
Luas IUP: 0,75 hektare
Komoditas: Kerikil berpasir alami (sirtu)
Wilayah izin: Desa Balerante, Kecamatan Kemalang

Di Hari Kemerdekaan, Polri Serentak Gerakkan 44 Truk Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa Flores
Sosial Media Baru untuk Sahabat Terdekat: Sanct Resmi Buka Closed Beta di Car Free Day Senayan
MUNAS IISIA 2026 Bahas Strategi Industri Baja Nasional di Tengah Tantangan Global
Satgas Yonif 408/Sbh dan Masyarakat Tumbupur Satukan Hati Lewat Olahraga Bersama

Namun, Warsito mengaku menemukan dugaan aktivitas pertambangan di tiga titik yang jaraknya saling berjauhan, bahkan disebut mencapai lebih dari satu kilometer.

Salah satu lokasi yang menjadi sorotan adalah titik tambang yang dikelola Kamdi. Menurut Warsito, aktivitas penggalian diduga meluas dari titik yang disebut berada di sebelah timur jalan hingga ke wilayah sebelah barat, dengan jarak sekitar dua kilometer dari titik yang diklaim sebagai lokasi izin.

“Kalau memang titik izinnya berada di sebelah timur jalan, harus ada penjelasan bagaimana aktivitas bisa sampai ke sebelah barat dan menjangkau area yang begitu jauh. Ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan koordinat resmi,” ujarnya.

Warsito meminta pemerintah melakukan pemetaan ulang menggunakan GPS, drone, serta data koordinat IUP yang sah untuk memastikan apakah kegiatan pertambangan benar berada di dalam wilayah izin.

PT Orang Dalam Emas juga menjadi sorotan dalam peninjauan tersebut.

Berdasarkan dokumen yang dihimpun, perusahaan ini memiliki IUP seluas 7,46 hektare dengan komoditas batuan berupa sirtu di wilayah Desa Talun, Desa Panggang, dan Desa Kendalsari, Kecamatan Kemalang.

Data perusahaan:
Direktur/Penanggung jawab: Agung Nuryadi
Alamat: Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten
Luas IUP: 7,46 hektare
Komoditas: Kerikil berpasir alami (sirtu)
Wilayah izin: Desa Talun, Panggang, dan Kendalsari
Warsito menyebut, berdasarkan pemantauannya, terdapat dugaan tujuh unit excavator beroperasi secara bersamaan dengan aktivitas pengangkutan material mencapai ratusan rit dalam sehari.

Ia juga mempertanyakan kapasitas muatan kendaraan pengangkut yang diduga melebihi ketentuan, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan terhadap volume angkutan, tonase kendaraan, dan kesesuaian produksi dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

“Kalau benar alat berat beroperasi dalam jumlah besar dan pengangkutan berlangsung terus-menerus, harus ada audit produksi. Jangan sampai masyarakat menanggung dampak kerusakan jalan, debu, dan kebisingan, sementara pengawasan tidak berjalan maksimal,” ungkapnya.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah batas elevasi penambangan dalam dokumen teknis PT Kedung Arta Lestari.

Dalam dokumen yang ditelaah Warsito, disebutkan batas elevasi penambangan 813 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sementara hasil pemantauan yang disampaikan Warsito menunjukkan angka elevasi sekitar 873,59 mdpl.

Perbedaan angka tersebut dinilai perlu ditelusuri secara serius melalui pengukuran geodetik dan pemeriksaan dokumen teknis, termasuk memastikan apakah angka tersebut merupakan batas elevasi dasar tambang, elevasi permukaan, atau titik pengukuran lainnya.

“Elevasi tidak boleh hanya diperdebatkan berdasarkan angka. Harus ada pengukuran resmi, harus dibandingkan dengan dokumen persetujuan teknis. Kalau memang terjadi pelanggaran batas penambangan, pemerintah wajib bertindak,” tegas Warsito.

Persoalan elevasi menjadi penting karena berkaitan dengan desain tambang, kestabilan lereng, sistem drainase, potensi erosi, dan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan.

Dalam dokumen teknis PT Kedung Arta Lestari, kegiatan pertambangan telah diatur secara terperinci, mulai dari kapasitas produksi, metode penambangan, jumlah alat berat, dimensi jenjang, hingga batas elevasi dan jam operasional.

Dokumen tersebut mencantumkan cadangan terbukti sebesar 180.000 meter kubik, dengan rencana produksi 36.000 meter kubik per tahun selama lima tahun. Metode penambangan yang digunakan adalah sistem tambang terbuka (quarry), dengan tinggi jenjang tunggal 5 meter, lebar jenjang 2 meter, serta kemiringan jenjang 51 derajat.

Penggunaan alat berat juga dibatasi, yakni maksimal 2 unit excavator dengan kapasitas bucket 1 meter kubik, serta alat angkut berupa dump truck berkapasitas 6 meter kubik. Sementara batas akhir elevasi penambangan tercantum pada 813 mdpl, dengan ketentuan jam kerja pukul 08.00 hingga 16.00 WIB dan 29 hari kerja dalam satu bulan.

Dokumen yang menjadi bahan penelusuran antara lain RKAB Eksplorasi tertanggal 16 Mei 2024 serta Studi Kelayakan Nomor 500.10.29.16/664/2025, tertanggal 30 Juni 2025.

Namun, Warsito menyatakan bahwa kondisi aktivitas pertambangan yang diamatinya di lapangan diduga tidak sejalan dengan sejumlah ketentuan teknis tersebut. Mulai dari jumlah alat berat, intensitas pengangkutan material, jam operasional, hingga dugaan ketidaksesuaian aktivitas dengan batas wilayah dan elevasi penambangan, semuanya dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan serius.

Menurut Warsito, apabila ketentuan dalam dokumen teknis berbeda dengan praktik operasional di lapangan, maka hal tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa evaluasi dan pengawasan dari instansi yang berwenang.

“Dokumen teknis sudah mengatur secara jelas kapasitas alat, produksi, elevasi, hingga jam kerja. Pertanyaannya, apakah pelaksanaan di lapangan benar-benar berjalan sesuai ketentuan tersebut? Jangan sampai izin dan dokumen hanya menjadi formalitas, sementara praktiknya justru berbeda,” tegas Warsito.

Ia mendesak Dinas ESDM dan instansi pengawas terkait melakukan pemeriksaan langsung, mencocokkan dokumen persetujuan dengan kondisi faktual di lokasi, serta menyampaikan hasil pengawasan secara transparan kepada masyarakat.

Ia menyebut jumlah excavator di lokasi PT Kedung Arta Lestari diduga mencapai sembilan unit, sementara di PT Orang Dalam Emas sekitar tujuh unit.

Selain itu, aktivitas pengangkutan disebut berlangsung di luar jam kerja yang tercantum dalam dokumen, bahkan diduga berjalan hingga malam dan dini hari.

Kapasitas dump truck yang semestinya enam meter kubik juga dipertanyakan karena kendaraan diduga membawa muatan melebihi kapasitas.

Seluruh temuan tersebut, menurut Warsito, perlu diperiksa oleh inspektur tambang dan instansi teknis agar dapat diketahui secara pasti apakah terjadi pelanggaran terhadap dokumen persetujuan operasional.

Warsito juga menyoroti perbandingan antara rencana produksi tahunan dengan jumlah ritase kendaraan yang disebut terpantau di lapangan.

Jika rencana produksi PT Kedung Arta Lestari sebesar 36.000 meter kubik per tahun dibagi berdasarkan 29 hari kerja setiap bulan, maka rata-rata produksi yang diperbolehkan sekitar 103 meter kubik per hari.
Dengan asumsi kapasitas satu dump truck sebesar enam meter kubik, angka tersebut setara dengan sekitar 17 rit per hari.

Sementara itu, Warsito mengaku pada Jumat (20/11/2026), dalam rentang pemantauan sekitar pukul 11.00 hingga 17.00 WIB, dirinya mencatat sekitar 60 rit kendaraan keluar dari lokasi yang dipantau.

Angka tersebut, apabila benar dan berasal dari lokasi serta perusahaan yang sama, menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian ritase dan volume produksi dengan rencana tahunan.

“Dalam enam jam saja, menurut catatan pemantauan kami, ada sekitar 60 rit. Ini harus dicocokkan dengan data produksi perusahaan, tiket timbang, kapasitas kendaraan, dan laporan produksi resmi. Jangan sampai produksi yang disetujui berbeda jauh dengan kenyataan di lapangan,” ujar Warsito.

Ia meminta pemerintah melakukan audit produksi, termasuk memeriksa catatan penjualan material, data timbang, jumlah kendaraan, serta laporan produksi bulanan dan tahunan.

Warsito meminta aparat penegak hukum dan instansi pertambangan mengkaji temuan tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sejumlah regulasi yang menjadi perhatian antara lain:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara
Kewajiban pemegang IUP untuk menjalankan kegiatan pertambangan sesuai perizinan, ketentuan teknis, serta dokumen rencana kerja yang telah disetujui perlu menjadi dasar pemeriksaan.

Apabila terbukti terdapat kegiatan penambangan di luar wilayah izin, aparat perlu mengkaji penerapan ketentuan pidana yang relevan, termasuk Pasal 158, sesuai hasil pemeriksaan dan unsur hukum yang terpenuhi.

PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan ini menjadi salah satu dasar pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, termasuk kewajiban pemegang izin dan kepatuhan terhadap ketentuan operasional.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kegiatan pertambangan wajib memperhatikan persetujuan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengelolaan dampak, serta kewajiban pemulihan lingkungan.

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pengangkutan material tambang juga harus mematuhi ketentuan keselamatan lalu lintas, dimensi kendaraan, serta daya angkut yang diperbolehkan.

“Jangan berlindung di balik izin. Izin bukan tameng untuk melakukan pelanggaran. Kalau terbukti kegiatan tidak sesuai ketentuan, pemerintah harus berani memberikan sanksi sesuai hukum,” kata Warsito.

Dalam penelusurannya, Warsito menyampaikan adanya informasi dan dugaan di tengah masyarakat mengenai keterkaitan kedua perusahaan dengan seorang oknum anggota DPR RI berinisial ADS dari Fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Jawa Tengah V, yang disebut bertugas di Komisi XIII.

Informasi tersebut, menurut Warsito, berasal dari narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan dan belum didukung bukti yang dapat memastikan kebenarannya.

Oleh karena itu, dugaan tersebut perlu diverifikasi secara independen dan tidak dapat dianggap sebagai fakta sebelum terdapat bukti yang sah.
Warsito meminta pihak yang disebut dalam informasi tersebut, partai politik terkait, maupun lembaga yang berwenang memberikan klarifikasi apabila diperlukan.

“Jangan sampai muncul spekulasi yang liar. Kalau memang tidak ada keterkaitan, silakan disampaikan secara terbuka. Kalau ada dugaan yang perlu diperiksa, biarkan proses hukum berjalan. Hukum tidak boleh tunduk pada jabatan ataupun kekuasaan,” ujarnya.

Aktivitas pertambangan dan lalu lintas kendaraan angkutan material di wilayah Kemalang juga menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak yang dirasakan warga.

Sejumlah dampak yang dikeluhkan dan perlu diverifikasi antara lain:
Debu dari aktivitas penggalian dan kendaraan pengangkut material.

Kebisingan kendaraan serta alat berat.
Potensi kerusakan jalan akibat kendaraan dengan muatan berlebih.
Kekhawatiran terhadap kestabilan lereng dan risiko longsor.

Kondisi lubang bekas tambang yang memerlukan pengelolaan dan pemulihan.
Pelaksanaan reklamasi dan penghijauan yang perlu dipastikan sesuai kewajiban perusahaan.

Dalam dokumen lingkungan, perusahaan wajib menjalankan langkah pengelolaan dan pemantauan dampak sesuai persetujuan lingkungan, termasuk pengendalian debu, kebisingan, pengelolaan tanah pucuk, reklamasi, dan pemulihan lahan.

“Warga tidak boleh terus-menerus menjadi korban dampak pertambangan. Jika dokumen lingkungan sudah mengatur pengendalian debu, kebisingan, reklamasi, dan penghijauan, maka pelaksanaannya harus benar-benar diawasi,” ujar Warsito.

Atas dugaan dan temuan yang disampaikan, Warsito mengajukan enam tuntutan terbuka kepada pemerintah dan lembaga terkait:

Gubernur Jawa Tengah melalui Dinas ESDM
Segera melakukan inspeksi lapangan, verifikasi koordinat IUP, pengukuran elevasi, pemeriksaan jumlah alat berat, serta audit produksi. Apabila ditemukan aktivitas di luar izin, diminta dilakukan penghentian sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
Melakukan audit terhadap kepatuhan lingkungan, termasuk pengendalian debu, kebisingan, pengelolaan limbah, reklamasi, dan penghijauan.

Pemerintah Kabupaten Klaten
Menertibkan jalur angkutan material, melakukan pengawasan kendaraan, dan menindak pelanggaran muatan sesuai kewenangan, sekaligus memastikan kerusakan jalan ditangani.

Polda Jawa Tengah dan Kejaksaan
Menindaklanjuti dugaan penambangan di luar IUP, pelanggaran ketentuan teknis, serta dugaan produksi yang tidak sesuai dokumen persetujuan apabila ditemukan bukti yang cukup.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dan Partai Gerindra
Meminta klarifikasi atas dugaan keterkaitan oknum anggota DPR RI berinisial ADS yang beredar di masyarakat, agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi maupun tuduhan tanpa dasar.

Transparansi hasil pengawasan
Mempublikasikan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut secara terbuka kepada masyarakat, sehingga warga mengetahui status kegiatan pertambangan, kepatuhan perusahaan, dan tindakan pemerintah.

Dalam upaya memperoleh keberimbangan informasi, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada sejumlah pihak terkait, termasuk Kamdi selaku pengelola yang disebut dalam penelusuran, pihak perusahaan, Agus yang disebut sebagai Kepala ESDM Jawa Tengah, serta Fajar yang disebut terkait BPKAD.

Hingga berita ini disusun, pihak-pihak tersebut belum memberikan jawaban atau keterangan resmi atas pertanyaan yang diajukan awak media.

Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi PT Kedung Arta Lestari, PT Orang Dalam Emas, Kamdi, pihak ESDM, BPKAD, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini untuk menyampaikan klarifikasi, bantahan, penjelasan, atau data pendukung.

Warsito menegaskan dirinya tidak menolak kegiatan pertambangan selama dilaksanakan sesuai ketentuan, memiliki izin yang sah, memenuhi standar keselamatan, serta tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.

Namun, ia meminta dugaan pelanggaran yang ditemukan di Kecamatan Kemalang tidak dibiarkan tanpa pemeriksaan.

“Kami bukan anti tambang. Kami anti tambang yang ugal-ugalan. Kalau izin 0,75 hektare, aktivitasnya harus jelas berada di wilayah itu. Kalau jumlah alat berat dibatasi, harus dipatuhi. Kalau produksi sudah ditetapkan, harus ada pengawasan. Kalau lingkungan wajib dipulihkan, jangan hanya tertulis dalam dokumen,” tegas Warsito.

Ia mendesak pemerintah segera turun ke lapangan, melakukan verifikasi secara objektif, dan menyampaikan hasilnya kepada publik.

“Jangan sampai masyarakat hanya melihat izin terpampang, tetapi tidak mengetahui apakah kegiatan di lapangan benar-benar sesuai. Negara harus hadir, pengawasan harus berjalan, dan hukum harus berlaku sama bagi siapa pun,” pungkasnya.(Tim:Red)

TAGGED:BERITA ISTANA JAKARTABERITA ISTANA KLATEN
Share This Article
Facebook Pinterest Whatsapp Whatsapp Telegram Email Copy Link Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Cry0
Previous Article KAI Logistik Dukung Kelancaran Distribusi Komoditas Perikanan, Angkutan Tumbuh 41%
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru
KAI Logistik Dukung Kelancaran Distribusi Komoditas Perikanan, Angkutan Tumbuh 41%
Berita Istana
Peduli Lansia dan Disabilitas, BRI Wonosari Bersama YBM BRI Berbagi dengan LKS Almarina
Featured
Telkom AI Center Malang Ajak 110 Lebih Peserta “Hack Skills” Bikin Video dengan AI Generatif
BRI Region 6 Catat Pertumbuhan Positif Dana Tabungan, Perkuat Strategi Akuisisi dan Loyalitas Nasabah
Populer
Harga Minyak Anjlok 3%, Dupoin Futures Prediksi WTI Berpotensi Lanjut Melemah
Pesan Balasan WhatsApp Jadi Berbayar, Masih Worth It Kah? Begini Cara Hitungnya
XAUUSD Gagal Tembus 4.355, Harga Emas Berisiko Lanjut Melemah
ICTIM 2026 Buktikan Diskusi Riset Lintas Negara Secara Daring
Berita Istana
BERITA ISTANA

Dikelola oleh:

BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI SEKRETARIAT BERITA ISTANA
Rejosari RT 003/00, Gilirejo Baru, Miri, Sragen, Jawa Tengah, Indonesia Kode Pos 57276

Email: ptberitaistananegara@gmail.com redaksiistananegara@gmail.com
Telepon: +62 852-5751-5757

Youtube X-twitter Whatsapp Tiktok Tiktok Tiktok

About Company

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak kami
  • Pedoman
  • Karir
©2018 Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Berita Istana. Design by ADJDEV
Welcome
Username or Email Address
Password

Lost your password?