JAKARTA — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), organisasi yang menaungi pemilik atau CEO media di Indonesia sekaligus konstituen Dewan Pers, terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga demokrasi, pers profesional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa dari lima provinsi yang digelar di Hall Dewan Pers, Jakarta, Rabu (27/8/2026). Dalam kegiatan tersebut, lima pengurus Pokja Newsroom Jaga Desa menerima Surat Keputusan (SK) pengukuhan.
Lima provinsi yang dikukuhkan yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu.
Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, M.Si., mengatakan pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa memiliki makna strategis, terutama karena dilaksanakan di tengah dinamika politik nasional yang sedang menjadi perhatian publik.
Menurut Firdaus, kegiatan tersebut dapat dimaknai sebagai perjuangan “trisula”, yakni menjalankan tiga agenda penting sekaligus.
“Pertama, sebagai konstituen Dewan Pers, SMSI hadir sebagai ambasador, duta bangsa untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tetap kondusif. Kedua, Pokja Newsroom Jaga Desa merupakan afirmasi atas keberpihakan SMSI terhadap masalah pedesaan. Ketiga, ini merupakan manifestasi nyata dalam menjaga NKRI dengan desa sebagai entitas yang sangat penting,” ujar Firdaus.
Firdaus menegaskan, pengukuhan yang dilaksanakan menjelang akhir Agustus menjadi sebuah momentum penting bagi SMSI untuk kembali mengingatkan seluruh insan pers agar tetap menjaga idealisme jurnalistik.
“Tempat ini, Hall Dewan Pers, akan menjadi saksi sekaligus monumen atas komitmen SMSI meneguhkan spirit kebangsaan. Lima provinsi yang Pokja Newsroom-nya kita kukuhkan bukan program kaleng-kaleng. Karena mereka telah memberikan bukti melalui program-program yang sudah dicanangkan SMSI,” tegasnya.
Kelanjutan Pembentukan Pokja di Daerah, Pengukuhan lima provinsi tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian pembentukan Pokja Newsroom Jaga Desa yang sebelumnya telah dimulai di Bali pada awal Juli 2026.
Setelah itu, pembentukan serupa dilanjutkan di sejumlah daerah, antara lain Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau.
Ketua Umum SMSI Firdaus mengonfirmasi bahwa kelima pengurus provinsi tersebut dikukuhkan secara bersamaan dalam satu seremoni di Hall Dewan Pers.
Wakil Direktur Pemberdayaan Daerah SMSI Pusat, Drs. Jayanto Arus Adi, MM, mengatakan setelah lima provinsi tersebut dikukuhkan, daerah-daerah lainnya akan segera menyusul.
Jayanto yang juga merupakan Ahli Pers Dewan Pers menilai momentum pengukuhan di tengah munculnya berbagai spekulasi mengenai rencana aksi massa dan isu “Rusuh Agustus Jilid II” justru memiliki pesan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kami dan seluruh keluarga besar SMSI percaya rencana aksi unjuk rasa nasional memberikan amunisi moral kegiatan ini. Justru bagi kami momentum sekarang ini sangat penting sebagai pembelajaran berbangsa dan bernegara secara lebih utuh,” ungkap Jayanto.
Sementara itu, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, CREL, menegaskan bahwa SMSI lahir sebagai organisasi profesional yang berkhidmat di bidang media dan memiliki kesadaran untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjaga demokrasi.
Menurutnya, SMSI berkomitmen untuk ikut menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara, namun tetap menghormati hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
“SMSI tidak memiliki kapasitas untuk mencampuri ataupun menghalangi hak warga negara dalam beraspirasi. Melalui pengukuhan Pokja Jaga Desa ini, SMSI justru menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggota di daerah untuk tetap berada di koridor pers profesional dengan menyajikan informasi yang jernih dan berimbang di tengah situasi nasional yang dinamis,” ujarnya.
Ia menambahkan, media memiliki peran strategis dalam menjaga ruang publik agar tidak dipenuhi informasi yang menyesatkan, provokatif, maupun tidak terverifikasi.
Karena itu, profesionalisme, keberimbangan, verifikasi, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik harus tetap menjadi pijakan utama dalam menjalanankan jurnalistik. 
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Warsito, Direktur Utama PT Berita Istana Negara sekaligus Ketua SMSI Eks Karesidenan Surakarta.
Kehadiran Warsito menjadi bagian dari dukungan jajaran SMSI daerah terhadap program Pokja Newsroom Jaga Desa yang digagas SMSI Pusat.
Menurut Warsito, program tersebut memiliki arti penting karena desa merupakan salah satu bagian strategis dalam pembangunan nasional. Media, kata dia, dapat mengambil peran dengan memberikan informasi yang edukatif, faktual, dan berimbang mengenai berbagai potensi serta persoalan di tingkat desa.
“Media memiliki tanggung jawab untuk ikut mencerdaskan masyarakat. Melalui pemberitaan yang profesional dan berimbang, media dapat menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan di daerah,” kata Warsito.
Ia berharap keberadaan Pokja Newsroom Jaga Desa di berbagai provinsi dapat semakin memperkuat jejaring media siber sekaligus mendorong pemberitaan mengenai desa yang lebih konstruktif.
Pengukuhan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa SMSI ingin terus mengambil bagian dalam menjaga demokrasi dan persatuan nasional melalui kerja-kerja jurnalistik yang profesional.
Di tengah dinamika kehidupan politik dan sosial nasional, SMSI menilai pers harus tetap menjadi ruang informasi yang sehat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, serta ikut menjaga suasana tetap kondusif.
Dengan pengukuhan lima provinsi tersebut, SMSI kembali menegaskan komitmennya bahwa pers profesional, desa yang kuat, dan semangat kebangsaan merupakan bagian penting dalam menjaga keutuhan NKRI.(Tim:Red)
