Dalam pemaparannya, Heru menyampaikan bahwa untuk mengejar 3 bulan tersisa di tahun 2026 saat ini memang perlu difokuskan melalui dukungan berbagai pihak. Disampaikannya realisasi penyaluran FLPP saat ini mencapai 160.070 unit atau sebesar 45,73%, yang terdiri dari 160.053 unit rumah tapak dan 17 unit rumah susun.
BP Tapera menggelar evaluasi kinerja KPR Subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) Tahun Anggaran 2026. Diselenggarakan di kantor BP Tapera, kegiatan evaluasi ini dilakukan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta turut mengundang mitra kerja strategis BP Tapera, seperti perwakilan Bank Penyalur Himbara, para Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan, hingga PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF).
Evaluasi kinerja penyaluran FLPP ini disampaikan langsung oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dengan formasi lengkap bersama para Deputi Komisioner BP Tapera lainnya, yaitu: Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, dan Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi. Sedangkan dari pihak Kementerian PKP dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Chroioel, serta Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati.
Dalam pemaparannya, Heru menyampaikan bahwa untuk mengejar 3 bulan tersisa di tahun 2026 saat ini memang perlu difokuskan melalui dukungan berbagai pihak. Disampaikannya realisasi penyaluran FLPP saat ini mencapai 160.070 unit atau sebesar 45,73%, yang terdiri dari 160.053 unit rumah tapak dan 17 unit rumah susun.
“Berdasarkan data kami, terdapat potensi data demand atau peminatan sebanyak 48.679 unit. Jika hal tersebut tercapai, maka total capaian dapat mencapai 208.749 unit,” terang Heru.
Melihat tantangan realisasi ini, BP Tapera nyatakan telah memetakan supply (ketersediaan hunian) dan demand (peminatan) bersama mitra kerja, dimana masih terdapat surplus untuk ketersediaan huniannya. Data tersebut berasal dari sistem yang dimiliki BP Tapera yang bersumber dari para pelaku bisnis yang merupakankombinasi antara kavling, booking, dan ready stock.
Selain strategi tersebut, dalam rangka mengejar target, saat ini BP Tapera melihat calon debitur fix income seperti ASN, pekerja swasta, dan buruh dengan pendapatan tetap memiliki potensi yang lebih besar untuk lolos uji verifikasi di perbankan.
Menanggapi kondisi tersebut, Sri Haryati mengusulkan motode diterapkan tersebut agar diterapkan dengan lebih targeted dan segmented yang terintegrasi dengan kantor wilayah bank penyalur, Pemerintah Provinsi, dan pengembang perumahan lokal.
“Tentunya dengan memperhatikan komitmen peminatan, BP Tapera dapat lebih bekerjasama dengan pihak HRD (Human Resource / Sumber Daya Manusia) perusahaan untuk profiling dan mengundang peserta yang potensial dalam sosialisasi,” Imbuh Sri.
Melalui pemetaan wilayah berpotensi di sisi peminatan, komitmen pendanaan pada bank penyalur, hingga kolaborasi yang massif dalam kurun waktu tiga bulan ini, Heru menyampaikan BP Tapera bersama mitra kerjanya akan berupaya semaksimal mungkin.
“Kita juga melihat dari sisi supply, ready stock yang dilaporkan oleh pengembang juga perlu juga untuk dikejar. Termasuk dengan Rumah Susun yang diimbangi dengan permintaan,” imbuhnya. Heru melihat untuk mengoptimalkan akhir tahun 2026, perlu meningkatkan kolaborasi data yang lebih intensif antara data pengembang, bank penyalur, serta data yang diolah oleh BP Tapera, sehingga mengurangi gap dan meningkatkan realisasi.
Berbicara mengenai perbandingan capaian FLPP dengan tahun lalu, Heru juga sampaikan jika melihat secara on year per bulan, maka capaian tahun ini menunjukkan pertumbuhan “Realisasi tahun 2025 pada dasarnya juga didorong keterbatasan kuota pada tahun 2024. Realisasi tersebut memperoleh carry over dari tahun sebelumnya,” pungkas Heru.
Selanjutnya BP Tapera bersama Kementerian PKP dan para mitra kerja akan membentuk gugus tugas guna memantau optimalisasi hingga akhir bulan ini yang terus dievaluasi tiap minggunya. “Sepanjang itu baik untuk percepatan, maka perlu dilakukan. Harus terus optimis terhadap sisa waktu ini,” imbuh Sri Haryati.
Rencana Rumah Alih Kepemilikan (Rumah recycle)
Salah satu terobosan yang sedang dirumuskan oleh pemerintah saat ini adalah aturan mengenai Rumah Alih Kepemilikan / rumah recycle. Sri Haryati menyampaikan bahwa saat ini Kementerian PKP sudah memiliki langkah-langkah mengenai aturan Rumah Alih Kepemilikan. Namun Sri menegaskan bahwa aturan yang sedang disusun ini perlu dirumuskan secara seksama, dan diharapkan para mitra kerja dapat siap nantinya, sehingga dapat lancar dilaksanakan saat aturan diterapkan
Aturan mengenai Rumah Alih Kepemilikan ini nantinya dapat diterapkan oleh BP Tapera dengan menjaga akuntabilitas melalui trilogi stok yang telah diterapkan oleh BP Tapera saat ini. Lebih Heru menjelaskan bahwa semangat aturan ini disusun salah satunya adalah upaya dalam rangka melakukan perlindungan konsumen “Mengenai rumah yang tidak layak dan perlu dibenahi maka perlu dilihat terlebih dahulu portofolionya, saat ini aturannya sedang diproses,” terang Heru, dimana BP Tapera turut berkontribusi dalam perumusannya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian PKP telah mengeluarkan kebijakan masa tenor cicilan FLPP mencapai 40 tahun. Kebijakan ini dinilai memberikan dorongan positif terhadap kepemilikan hunian bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR). Hal tersebut dibuktikan melalui realisasi rumah susun yang disajikan oleh BP Tapera dalam evaluasi kinerja penyaluran FLPP pada hari ini, yang merupakan realisasi pasca kebijakan ini keluar. Sri Haryati menekankan bahwa tenor hingga 40 tahun ini merupakan pilihan “Ini (tenor 40 tahun) adalah opsi bagi masyarakat, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk menjangkau kepemilikan rumah pertamanya,” terang Sri Haryati
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
