BOYOLALI – Kebijakan pengumpulan dana gotong royong untuk pembangunan fasilitas sekolah berupa pavingisasi menjadi perhatian wali murid di wilayah Kecamatan Mojosongo. Informasi yang beredar menyebutkan, terdapat dua sekolah dasar (SDN) yang menerapkan pengumpulan dana dari wali murid untuk mendukung pembangunan fasilitas lingkungan sekolah.
Salah satunya berdasarkan hasil rapat pleno SDN Ngadirejo pada 30 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut disepakati besaran dana gotong royong untuk pelaksanaan pavingisasi dengan rincian sebagai berikut:
– Kelas 1 sebesar Rp225.000.
– Kelas 2, 3, 4, dan 5 sebesar Rp200.000.
– Kelas 6 sebesar Rp250.000.
Dana tersebut dikumpulkan paling lambat Januari 2027 melalui bendahara paguyuban masing-masing kelas.
Dalam pemberitahuan kepada wali murid, pihak sekolah menyampaikan bahwa keputusan hasil rapat pleno tersebut diharapkan dapat didukung bersama. Pembangunan fasilitas pavingisasi disebut bertujuan memberikan kenyamanan bagi lingkungan sekolah dan anak-anak dalam menjalankan aktivitas belajar.
Namun, kebijakan pengumpulan dana tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pelaksanaan, sifat partisipasi wali murid, serta transparansi pengelolaan dan penggunaan dana yang terkumpul.
Terlebih, muncul informasi bahwa terdapat dua sekolah dasar di wilayah Mojosongo yang sama-sama melakukan pengumpulan dana dari siswa untuk pembangunan fasilitas sekolah, dengan nominal yang disebut mencapai Rp250.000 per siswa di salah satu sekolah.
Pengumpulan dana untuk pembangunan fasilitas pendidikan perlu disertai penjelasan yang terbuka kepada wali murid, termasuk dasar kesepakatan, rincian kebutuhan anggaran, mekanisme penggunaan dana, serta laporan pertanggungjawabannya.
Pihak sekolah dan komite sekolah diharapkan dapat memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Namun, kenyamanan dan pembangunan fasilitas sekolah juga perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku serta prinsip transparansi dan tidak membebani wali murid.
Sementara itu, Warsito menegaskan bahwa kebijakan pengumpulan dana pavingisasi dengan nominal hingga Rp250.000 per anak tersebut perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, apabila pengumpulan dana dilakukan dengan unsur paksaan atau menjadi kewajiban yang membebani wali murid, hal itu berpotensi menjadi pelanggaran serius terhadap ketentuan yang berlaku.
“Ini persoalan serius. Jangan sampai keputusan rapat pleno dijadikan dasar untuk membebankan biaya pembangunan fasilitas sekolah kepada wali murid. Pendidikan dasar harus mengedepankan kepentingan anak didik, bukan justru menambah beban ekonomi orang tua,” tegas Warsito.
Ia meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali dan pihak terkait segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme pengumpulan dana tersebut.
Warsito juga menegaskan bahwa harus ada transparansi mengenai dasar pengumpulan dana, rincian anggaran pavingisasi, sifat sumbangan, serta pertanggungjawaban penggunaan uang yang terkumpul.
Hingga berita ini disusun, diperlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak sekolah maupun pihak terkait mengenai pelaksanaan pengumpulan dana tersebut. (Tim-Red)

