Sragen – Berita Istana | Warga Desa Sigit, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, dibuat heboh dan geram dengan dugaan praktik penjualan pupuk bersubsidi yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga pupuk subsidi yang semestinya dijual sesuai aturan pemerintah, disebut-sebut mencapai Rp150 ribu hingga Rp160 ribu per sak. Ironisnya, kejadian ini diduga telah berlangsung hampir empat tahun terakhir.
Sejumlah warga yang masuk dalam daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) mengaku kecewa lantaran kesulitan mendapatkan pupuk subsidi, meski nama mereka tercantum dalam daftar penerima. Hal ini diduga karena ulah oknum Kepala Dusun (Kadus) setempat, Suprih, yang tinggal di wilayah Singget RT 05 Desa Sigit, Tangen, Sragen.
Saat ditemui awak media Berita Istana pada 5 Agustus 2025, seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dari sekitar 40 warga yang tercatat dalam RDKK, hanya sekitar 20 persen yang benar-benar menerima pupuk subsidi tersebut.
“Yang dapat pupuk itu-itu saja, padahal kami juga tercatat. Harganya juga jauh dari aturan. Kami merasa dirugikan,” ungkap warga tersebut.
Tim dari Berita Istana dan Media Group mencoba mengonfirmasi langsung kepada Kadus Suprih terkait dugaan penjualan pupuk di atas HET dan penyaluran yang tidak merata. Pertanyaan yang diajukan meliputi:
1. Apa alasan Bapak menjual pupuk subsidi melebihi harga HET?
2. Apakah Bapak tidak mengetahui bahwa menjual pupuk subsidi di atas HET merupakan pelanggaran hukum?
Sebagai informasi, berdasarkan ketetapan Kementerian Pertanian tahun 2025, HET pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut:
Pupuk Urea: Rp2.250/kg
Pupuk NPK Phonska: Rp2.300/kg
Pupuk NPK Kakao: Rp3.300/kg
Pupuk Organik: Rp800/kg
Namun, hingga berita ini diturunkan, Kadus Suprih hanya memberikan jawaban singkat saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp. Ia menanggapi, “Saene mboten kepagih mas.. wong pertanyaan katah meng 😅😅🙏🙏,” tanpa memberikan klarifikasi lebih lanjut.
Menanggapi hal tersebut, tim investigasi Berita Istana terus mengumpulkan bukti-bukti di lapangan dan melakukan pendalaman informasi dengan mewawancarai lebih banyak warga yang merasa dirugikan. Dugaan pelanggaran dalam penyaluran pupuk subsidi ini kini menjadi sorotan dan dikhawatirkan terjadi pula di desa-desa lain.
Masyarakat berharap pihak berwenang segera turun tangan untuk menyelidiki kasus ini demi menegakkan keadilan dan memastikan subsidi pupuk tepat sasaran sebagaimana mestinya.(Tim:Red)
