SRAGEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen berencana meluncurkan kebijakan revolusioner berupa program pinjaman dengan bunga 0 persen yang dikhususkan bagi rakyat miskin. Program ini diharapkan dapat mulai berlaku pada tahun 2026, melalui kerja sama dengan sejumlah bank daerah milik pemerintah kabupaten.
Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, dalam kegiatan Rembug Nyang Galengan yang digelar di pematang sawah Desa Ngarum, Kecamatan Ngrampal, pada Kamis (16/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Sigit menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah melakukan kajian mendalam terkait kemungkinan pemberlakuan pinjaman tanpa bunga bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya minta tim untuk mengkaji apakah bisa di Sragen ini orang miskin kalau pinjam bunganya 0 persen dari Bank BUMD Sragen,” ujar Sigit di hadapan puluhan petani anggota KTNA.
Bupati menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat kecil agar tidak lagi terjerat praktik pinjaman berbunga tinggi atau “bank titil” yang kerap memberatkan warga.
“Khusus orang miskin yang tidak punya, makanya bunganya 0 persen daripada pinjam ke bank titil,” tegasnya.
Program pinjaman tanpa bunga ini rencananya akan diterapkan melalui tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sragen, yakni PT Bank Djoko Tingkir (Perseroda), PT BPRS Sukowati (Perseroda), dan BPR BKK Karangmalang.
Menurut Sigit, jika kajian dan regulasi memungkinkan, maka implementasi program tersebut akan dimulai tahun depan, 2026.
“Kalau nanti menurut peraturan bisa, tahun depan 2026 pinjamannya 0 persen bunganya,” jelasnya.
Kalimat ini bisa dimaknai bahwa perbedaan bukan sesuatu yang sengaja dibuat atau diatur, melainkan lahir dari harapan, pilihan, atau impian masing-masing manusia.
Setiap orang punya harapan berbeda, dan dari situlah perbedaan muncul secara alami.
Langkah Pemkab Sragen ini sejalan dengan kebijakan nasional yang tengah diupayakan pemerintah pusat untuk menurunkan suku bunga pinjaman.
Dikutip dari Kompas.com, Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025), menyatakan bahwa penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di bank-bank milik negara (Himbara) akan membantu menurunkan bunga pinjaman maupun deposito.
“Saya pikir dengan cara itu, paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin, karena mereka punya uang lebih, mereka enggak akan perang bunga lagi,” ujar Purbaya.
Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya pinjaman dan menurunkan cost of money, sehingga dapat mendukung program-program daerah seperti rencana Pemkab Sragen tersebut.
Dengan kebijakan pinjaman tanpa bunga 0 persen ini, Bupati Sigit berharap kesejahteraan rakyat miskin di Sragen dapat meningkat, serta ketergantungan pada pinjaman tidak resmi dapat berkurang secara signifikan.(*)
