SALATIGA — Isu transparansi anggaran kembali menyeruak di Kota Salatiga. Kali ini giliran Lembaga ELBEHA Barometer yang mengangkat kembali “pekerjaan rumah lama” DPRD, terutama soal kinerja Panitia Khusus (Pansus) yang mengawal penggunaan anggaran Rp10,1 miliar untuk pembangunan Taman Wisata Religi Salatiga (TWRS) di Jalan Pattimura.
Ketua ELBEHA Barometer, Sri Hartono, tak segan menyinggung rekam jejak DPRD yang menurutnya lebih banyak menghasilkan laporan ketimbang perubahan. Kepada wartawan, Minggu (16/11/2025), ia mengingatkan bahwa kegiatan semacam ini sudah sering dilakukan, namun “panisme”-nya—istilah yang ia gunakan untuk dampak nyata—nyaris tak pernah terasa.
“Endingnya apa, dampak untuk masyarakat apa juga tidak jelas dan tidak ditindaklanjuti,” terangnya.
Ia menyebut, ini bukan kali pertama DPRD membentuk perangkat pengawasan. “Sebelumnya juga dibentuk Panitia Hak Angket. Tapi apa hasilnya, hanya sekedar di atas kertas tidak ada tindakan nyata,” tambahnya sinis.
Menurut Sri Hartono, setiap kegiatan DPRD yang menggunakan uang rakyat semestinya menghasilkan manfaat publik yang jelas, bukan sebatas rutinitas ceremonial. “Penggunaan anggaran dan hasil kinerja harus transparan,” ujarnya.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi pembentukan Pansus TWRS, selama kinerjanya benar-benar objektif. Pernyataannya justru semakin tajam ketika menyinggung adanya dugaan praktik “main proyek”.
“Endingnya harus jelas dan obyektif, mengingat ada beberapa anggota dewan yang bermain proyek dengan modus rental CV,” tandas Sri Hartono.
Lembaganya juga mencatat banyak kegiatan dewan yang manfaatnya untuk masyarakat tetap “mengawang”. Ia mencontohkan kegiatan studi banding soal pengelolaan sampah yang hingga kini tidak menunjukkan perbaikan nyata. “Toh kasus sampah masih belum teratasi,” keluhnya.
ELBEHA Barometer berharap kegiatan yang dibiayai APBD harus menghasilkan perubahan riil dan menguntungkan masyarakat, bukan sekadar formalitas agenda tahunan.
Pansus TWRS Jawab Kritik, Janji Kerja Transparan
DPRD sebelumnya telah membentuk Pansus untuk mengawal akuntabilitas proyek TWRS. Ketua Pansus, Yusuf Wibisono, menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk pengawasan serius terhadap proyek strategis daerah bernilai besar.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari uang rakyat digunakan tepat sasaran dan sesuai prosedur,” jelasnya pada Kamis (23/10/2025).
Ia mengingatkan bahwa proyek TWRS sudah digagas sejak era Wali Kota John Manopo, namun terus mengalami perubahan sehingga perlu pengawasan menyeluruh. Bappeda telah dipanggil untuk memberikan keterangan, dan dalam waktu dekat Pansus akan memanggil DPUPR, Inspektorat, hingga kontraktor.
Pembangunan TWRS sendiri terbagi dalam tiga paket pekerjaan:
Gerbang dan penunjang TWRS – Rp2,22 miliar (CV Abiyasha Consultant)
Pembangunan aula TWRS – Rp5,166 miliar (CV Mitra Usaha Sejati, konsultan CV Abiyasa)
Penunjang daya tarik wisata – Rp2,79 miliar (CV Rajendra Constructions, konsultan CV Abiyasa)
Yusuf menegaskan laporan Pansus akan dibuka ke publik.
“Kami ingin proyek ini benar-benar jadi kebanggaan warga Salatiga, bukan sekadar proyek seremonial,” tegasnya.
Ketika Angket Hanya Berbunyi di Paripurna
Kritik ELBEHA Barometer makin relevan bila menengok hasil Panitia Hak Angket DPRD sebelumnya. Setelah dua bulan penyelidikan intensif, hasilnya memang sempat menggema di ruang paripurna pada Senin (25/8/2025), namun gaung itu perlahan hilang.
Saat itu Ketua Angket, Saiful Mashud, mengungkap temuan indikasi pelanggaran hukum oleh Wali Kota Robby Hernawan terkait relokasi Pasar Pagi dan penghentian sementara Perda Retribusi Sampah Rumah Tangga.
“Kesimpulannya, Panitia Hak Angket menemukan adanya indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Namun, seperti yang disentil Sri Hartono, tindak lanjutnya kembali menjadi tanda tanya besar. Pasar Pagi tetap menuai polemik, rencana pemindahannya ke Pasar Rejosari mendapat protes warga, dan perdebatan publik kembali menguap tanpa arah.
