SRAGEN — Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, dan Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, resmi memperoleh izin dari PT Pupuk Indonesia (PI) untuk menjadi penyalur pupuk bersubsidi mulai tahun 2026. Langkah ini diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus memastikan kebutuhan pupuk petani terpenuhi tepat waktu.
Seiring penunjukan tersebut, para kepala desa didorong untuk memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tubuh KDMP agar siap menjalankan peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah.
Kepala Desa Jambanan, Sugino, menyampaikan bahwa KDMP Desa Jambanan akan mulai beroperasi sebagai penerima pupuk pada titik serah (PPTS) sejak Musim Tanam (MT) II tahun 2026. Dari lima kelompok tani (poktan) yang ada, tahap awal distribusi akan difokuskan pada tiga poktan, yakni Poktan Basuki, Poktan Mulyo, dan Poktan Sempulur, dengan total luas lahan mencapai 577,758 hektare.
“Untuk memenuhi kebutuhan pupuk di ratusan hektare lahan tersebut, sudah ada alokasi pupuk bersubsidi dari PT Pupuk Indonesia, yaitu urea sebanyak 52.792 ton dan NPK sebanyak 48.095 ton. Sementara ini, KDMP menyewa gudang milik ketua koperasi untuk menampung stok pupuk bersubsidi,” jelas Sugino.
Ia menambahkan, pihak desa sebenarnya berharap KDMP dapat melayani seluruh poktan di Jambanan. Namun, hingga kini PT Pupuk Indonesia baru memberikan izin untuk tiga poktan, sementara dua poktan lainnya masih bergantung pada PPTS di Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo.
Sementara itu, Kepala Desa Kaliwedi, Daryono, membenarkan bahwa KDMP di wilayahnya juga akan mulai menyalurkan pupuk bersubsidi pada 2026. Meski demikian, data terkait luasan lahan dan alokasi pupuk untuk MT II 2026 masih dalam proses pendataan.
Strategi Distribusi dan Dukungan PT Petrokimia Gresik Komisaris Independen PT Petrokimia Gresik, Luluk Nur Hamidah, menegaskan bahwa ketahanan pangan memiliki keterkaitan erat dengan ketersediaan pupuk serta tata kelola distribusi yang transparan dan efektif. Ia menyoroti berbagai keluhan petani yang selama ini muncul, mulai dari keterlambatan pengiriman, perbedaan harga pupuk, hingga lokasi kios yang dinilai terlalu jauh.
“Saya ingin memastikan tidak ada lagi indikasi penyelewengan dalam distribusi pupuk. Salah satunya dengan memberi kesempatan kepada KDMP di desa atau kelurahan untuk menjadi penyalur pupuk bersubsidi. Kami berharap KDMP mampu memutus mata rantai distribusi yang panjang,” ujar Luluk.
Ia juga menekankan pentingnya peran kepala desa untuk proaktif memastikan KDMP berjalan optimal. Menurutnya, pengurus koperasi sebaiknya melibatkan generasi muda yang memiliki naluri bisnis kuat agar pengelolaan lebih profesional dan berkelanjutan.
Luluk menilai Desa Jambanan telah menunjukkan kesiapan dengan berani mengambil peran sebagai penyalur pupuk bersubsidi. Namun, kesiapan tersebut harus dibarengi dengan pemenuhan sarana pendukung seperti gudang, toko, serta lokasi distribusi yang mudah dijangkau petani.
Dengan penunjukan KDMP sebagai penyalur resmi, diharapkan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sragen semakin efektif, sehingga produktivitas pertanian dapat meningkat dan kesejahteraan petani semakin terjaga. (*)
