Banyumas, Berita Istana—
Dugaan praktik mark up anggaran di Desa Pasiraman Kidul, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mencuat ke permukaan. Temuan ini terungkap setelah tim investigasi Berita Istana turun langsung ke lapangan dan menemukan sejumlah kejanggalan pada berbagai proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD).
Beberapa proyek yang disoroti di antaranya pengembangan sistem informasi keadaan mendesak, pelatihan penyuluhan pemberdayaan perempuan, serta proyek pembangunan dan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan. Ironisnya, proyek pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa dan permukiman diduga terus dianggarkan berulang tanpa kejelasan hasil di lapangan.
Tak hanya itu, anggaran untuk pengadaan sarana alat peraga edukatif (APE) bagi PAUD, TK, TPA, TPQ, dan madrasah juga disinyalir bermasalah. Pengerjaan aspal dan pembangunan talud pun menjadi sorotan tajam publik lantaran dinilai tak sesuai spesifikasi dan terindikasi di-mark up.
Fenomena serupa juga ditemukan di desa tetangga, Desa Pasiraman Lor, yang mengalami kebobrokan pembangunan dengan pola anggaran serupa. Proyek yang bersumber dari Dana Desa, bantuan aspirasi, hingga Banprov diduga kuat banyak mengalami mark up dan penyimpangan.
“Yang lebih parah lagi ada beberapa desa sekitar yang kasusnya hampir sama. Namun, pemberitaannya masih akan kami tayangkan setelah hasil konfirmasi dari pemerintah daerah dan pihak terkait keluar,” ujar salah satu anggota tim investigasi Berita Istana.
Sementara itu, Suherman, Kepala Desa Pasiraman Kidul, ketika dikonfirmasi oleh awak media Berita Istana melalui pesan WhatsApp, enggan memberikan tanggapan. Meski pesan sudah terbaca dengan tanda centang biru, hingga berita ini ditulis, tak ada balasan atau klarifikasi apa pun dari yang bersangkutan. Sikap bungkam tersebut justru semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek desa tersebut.
Warga setempat yang ditemui pada Minggu, 26 Oktober 2025, berharap pemerintah desa lebih transparan dalam pengelolaan keuangan desa.
“Kami ingin ada keterbukaan publik supaya warga juga bisa ikut mengawasi dan tahu ke mana arah dana desa digunakan,” ungkap salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Menanggapi hal ini, tokoh Jawa Tengah, Panji Riyadi, SH., MH., menyatakan akan melakukan kajian mendalam terkait berbagai dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa di wilayah Banyumas.
“Hampir di setiap wilayah Banyumas, pengerjaan proyek desa banyak yang tidak beres. Dana desa yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat justru diduga digunakan untuk memperkaya diri sendiri,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, tim Berita Istana masih berupaya mengonfirmasi pihak Pemerintah Kabupaten Banyumas serta instansi terkait lainnya guna mendapatkan klarifikasi dan menjaga keseimbangan pemberitaan.
Penulis: iTO
