Pasuruan, Rabu 15 Oktober 2025 — Dugaan korupsi yang melibatkan perangkat Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, kembali mencuat. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara hingga mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah, dengan melibatkan Sekretaris Desa (Sekdes) Vera dan Bendahara Desa Lopy.
Informasi tersebut terungkap setelah tim investigasi Media Berita Istana Negara menerima pengaduan dari salah satu warga Dusun Nampes yang enggan disebutkan namanya. Dalam perbincangan di sebuah warung kopi, warga tersebut mengungkapkan adanya dugaan mark up anggaran pembangunan serta pengadaan material dan bibit dalam program ketahanan pangan “Smart Greenhouse” yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 dengan total dana mencapai Rp 246 juta.
> “Kami curiga ada kongkalikong antara Sekdes Vera dan Bendahara Desa Lopy dalam pelaksanaan proyek greenhouse ini. Banyak kejanggalan, baik dari sisi fisik bangunan maupun laporan penggunaan dana,” ujar sumber tersebut.
Program ketahanan pangan berupa pembangunan greenhouse untuk budidaya melon sederhana itu dibangun di dua lokasi berdekatan dengan luas sekitar 600 meter persegi, menggunakan anggaran DD tahun 2024–2025. Namun warga menilai kurangnya transparansi dan pengabaian terhadap sistem keuangan desa (Siskeudes) menjadi indikasi lemahnya pengawasan dan potensi penyimpangan.
Selain itu, informasi lain menyebut bahwa Sekdes Vera juga diduga pernah melakukan pemotongan gaji perangkat desa Nogosari secara sepihak, dengan besaran bervariasi sekitar Rp 30 ribu per bulan tanpa alasan yang jelas.
Sementara itu, Kepala Desa Nogosari, Hj. Sunariyah, saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp mengenai dugaan keterlibatan perangkat desanya dalam praktik yang merugikan keuangan negara, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan.
(Tim Investigasi).
