Pekanbaru — Masyarakat Kota Pekanbaru kian dibuat resah dan frustrasi menyusul mencuatnya dugaan praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang berlokasi di Jalan Rambutan. Hingga kini, kasus tersebut dinilai belum menunjukkan langkah hukum yang tegas, meski informasinya telah beredar luas di tengah masyarakat.
Warga menilai penanganan kasus ini terkesan lamban dan memunculkan anggapan bahwa hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Dugaan keterlibatan oknum-oknum tertentu yang memiliki kekuatan atau “bekingan” semakin menguatkan kecurigaan publik bahwa praktik mafia BBM bersubsidi masih bebas beroperasi.
“Kalau masyarakat kecil telat sedikit atau salah sedikit langsung ditindak. Tapi kalau yang punya jabatan atau orang kuat, seolah kebal hukum,” ungkap salah seorang warga Pekanbaru yang enggan disebutkan namanya, Senin (30/12).
Penimbunan BBM bersubsidi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Praktik ini dinilai sangat merugikan negara karena subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dampaknya, warga yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi sering mengalami kelangkaan dan harus membeli dengan harga lebih mahal.
Pengamat hukum dan kebijakan publik di Riau menyebut, jika dugaan ini tidak segera ditindaklanjuti secara serius, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akan semakin menurun. “Ini bukan hanya soal BBM, tapi soal wibawa hukum. Negara bisa kalah jika mafia seperti ini dibiarkan,” ujarnya.
Masyarakat Pekanbaru pun mendesak aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun instansi terkait, untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas dugaan penimbunan BBM bersubsidi tersebut. Mereka berharap penegakan hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.
Kasus ini diharapkan menjadi momentum pembuktian bahwa hukum benar-benar hadir untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan justru memberi ruang bagi praktik mafia yang merugikan negara dan masyarakat luas.
