BADUNG, Jagat media sosial kembali diguncang. Kali ini sorotan tajam mengarah kepada Bimanata, anggota DPRD Kabupaten Badung, yang diduga memamerkan motor besar Harley-Davidson tanpa Nopol dengan status yang dipertanyakan. Isu ini mencuat setelah Bimanata mengunggah foto motor besarnya di akun Instagram @bimanata9 disertai caption bernada kontroversial: “diamkan rusak, di bawa keluar fikiran mu yg rusak. Astungkara rahayu sareng sami.”
Alih-alih menuai pujian, unggahan tersebut justru memantik reaksi keras publik. Sejumlah tokoh masyarakat di Dalung angkat suara. Mereka menilai caption tersebut terkesan menyindir, arogan, bahkan menonjolkan kesombongan. Kritik semakin tajam karena Bimanata bukan sosok biasa. Ia merupakan anggota legislatif aktif di Kabupaten Badung dan dikenal sebagai putra dari Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta.
“Seorang pejabat publik seharusnya menjadi panutan. Bukan mempertontonkan kemewahan dengan narasi yang terkesan merendahkan,” ujar salah satu tokoh masyarakat Dalung yang enggan disebutkan namanya. Ia menambahkan, dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, sikap pamer kekayaan di ruang publik bisa melukai rasa keadilan sosial masyarakat.
Isu semakin liar ketika muncul dugaan bahwa motor besar Harley-Davidson yang dipamerkan tersebut berstatus “bodong” atau tidak memiliki kelengkapan dokumen yang sah. Hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari pihak Bimanata terkait tudingan tersebut. Namun, perbincangan di media sosial sudah terlanjur panas, dengan warganet mempertanyakan integritas serta etika seorang wakil rakyat.
Fenomena pejabat atau keluarga pejabat yang gemar memamerkan gaya hidup mewah bukan hal baru. Publik tentu masih mengingat kasus Mario Dandy Satriyo, yang namanya mencuat setelah aksi pamer kendaraan mewah dan gaya hidup hedonis di media sosial berujung pada sorotan nasional. Kasus itu menjadi pelajaran pahit bahwa kesombongan yang dipamerkan di ruang digital bisa berbalik menjadi bumerang.
Media sosial sejatinya adalah ruang komunikasi, bukan arena adu gengsi. Apalagi bagi pejabat publik yang setiap gerak-geriknya menjadi perhatian. Unggahan dengan nada menantang seperti “fikiran mu yg rusak” dinilai sebagian kalangan tidak mencerminkan kedewasaan sikap seorang wakil rakyat.
Pengamat sosial menilai, di era keterbukaan informasi, transparansi dan empati jauh lebih dibutuhkan daripada simbol kemewahan. “Rakyat ingin melihat keteladanan, bukan kemewahan,” ujar seorang akademisi di Denpasar.
Kini, bola panas ada di tangan Bimanata. Publik menunggu klarifikasi: apakah benar motor tersebut legal? Apa maksud sebenarnya dari caption yang menuai kontroversi itu? Dan yang terpenting, apakah seorang pejabat publik menyadari bahwa setiap unggahan bukan sekadar konten, tetapi cerminan karakter?
Di tengah derasnya arus kritik, satu hal yang pasti: masyarakat semakin kritis. Kesombongan, jika benar dipertontonkan, bukan hanya merusak citra pribadi, tetapi juga dapat mencoreng marwah institusi yang diwakilinya.
Catatan Redaksi:
Media Ini Menjunjung Tinggi Asas Praduga Tak Bersalah Serta Membuka Ruang Hak Jawab Sesuai Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik.
