Semarang – Nama Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menjadi sebuah oase harapan bagi publik Jawa Tengah. Selama ini Korps Bhayangkara yang bermarkas di Jalan Pahlawan No 1 ini menjadi entitas yang sepertinya berjarak. Bukan asing, tetapi tidak dekat, atau hangat. Fenomena polisi dalam tanda petik masih jadi handicap tersendiri, seperti lapor kehilangan kambing, malah kehilangan sapi.
Roy Hardi hadir menyalakan asa itu, apalagi statmen yang diartikulasikan secara terang benderan, dia akan membuka kembali, bahkan menuntaskan kasus Iwan Budi, lengkapnya Paulus Iwan Boedi Prasetija. ASN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang yang ditemukan tewas mengenaskan secara misterius pada tahun 2022.
Iwan Budi adalah saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah milik Pemkot Semarang di wilayah Mijen. Sebelum diperiksa terkait kasus korupsi tersebut, ia dilaporkan hilang, hingga akhirnya jasadnya ditemukan dalam kondisi terbakar dan dimutilasi di kawasan Marina, Semarang, pada September 2022.
Meskipun telah berganti Kapolda beberapa kali sejak 2022, hingga mendekati akhir 2026 atau lebih dari empat tahun berlalu, kasus pembunuhan ini masih gelap dan pelakunya belum tertangkap. Orang tua Iwan dan publik nyaris frustasi.
Menanggapi mandeknya kasus yang sudah bertahun-tahun tanpa kejelasan tersangka ini, Kapolda Jateng yang baru menjabat pada Oktober 2026, Irjen Pol Roy Hardi Siahaan, memberikan respons dan janji publik. Orang nomor satu di jajaran Korps Bhayangkara Jawa Tengah ini bahkan mengafirmasi dengan menyampaikan komitmennya untuk mengecek kembali penanganan berkas perkara kematian Iwan Budi.
Mengingat penanganan teknis berada di bawah Polrestabes Semarang, Kapolda berjanji akan memanggil Kapolrestabes Semarang yang baru untuk mengevaluasi sejauh mana hambatan penyidikan dan menelusuri petunjuk-petunjuk baru yang ada.
Janji ini memberikan secercah harapan bagi keluarga korban dan kuasa hukumnya (seperti tim penasihat hukum dari keluarga Iwan Boedi) yang selama ini terus menagih keadilan agar misteri di balik kematian sang ASN yang bernilai dark number dalam hal pengungkapan tuntas ini segera terang benderang.
Kasus Judi dan Galian C di Jateng
Publik Bumi Kepodang tentu masih ingat kiprah Alm Irjen Pol Chaerul Rasyid. Dia menjadi Candi Satu, sebutan untuk orang nomor satu di Korps Bhayangka Jateng pada periode 2004-2006. Namun di usia pengabdian yang tidak terlalu lama, kakak kandung musisi Idang Rasyidi ini menorehkan catatan emas, yakni perang terhadap perjudian.
Judi toto gelap alias togel kuda lari yang ketika itu sangat populer disikat, bukan hanya penjual kelas kampung, tetapi bandar-bandarnya juga digulung. Ketika itu omzet toto gelap mencapai ratusan miliar per malam. Mantan Gubernur Akpol 2001-2002 ini tanpa banyak kompromi teteg menyikatnya habis.
Kali ini Roy Hardi Siahaan membawa angin segar serupa. Meski di lapangan dampaknya mulai dirasakan, tetapi kebijakan Kapolda baru Jateng ini tak luput menebarkan bau amis, yakni masih ada kesan tebang pilih dan dikhawatirkan hanya hangat-hangat tai ayam.
Judi gelap di kampung-kampung di berbagai daerah, termasuk yang dekat Kota Wali Demak tetap saja masih buka, meski tidak terang-terangan. Yang mencolok kegiatan praktik perjudian di kawasan Gembol (Bawen/Ambarawa) memang tutup. Kawasan Gembol yang berlokasi di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang (koridor utama akses Ambarawa-Bawen), sangat terkenal menjadi salah satu arena perjudian konvensional diawa Tengah.
Meski terang benderng, selama ini aparat mulai dari Babinsa, Babinkamtibmas, Polsek, Polres tutup mata. Bisik-bisik kono mereka berani seperti itu karena diback up oknum berpangkat tinggi di Markas Baju Hijau, juga baju coklat di Provinsi Kepodang ini.
Arena perjudian Gembol didominasi oleh praktik judi dadu (dadu kopyok) dan sabung ayam. Aktivitas itu beroperasi secara masif, bahkan beberapa titik beroperasi hingga 24 jam di dekat kawasan permukiman/lokalisasi setempat. Omzetnya tak tanggung-tanggung sehari bisa mencapai ratusan miliar.
Bukan hanya aparat yang dikondisikan dengan atensi dan terkoordiniar rapi, LSM dan wartawan mereka mendapat ‘jatah’ bulanan. Karenanya meski jadi kontroversi dengan segala rupa dan dinamikanya jangan harap ada media yang mengekspose aktivitas Gembol. Kenapa bisa begitu, ya apa boleh buat tangan-tangan, para jurnalis berat menulis terbelenggu atensi. Sementara para aktivis LSM tidak bisa teriak mulutnya sudah disumbat grativikasi.
Menanggapi maraknya laporan tersebut, Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk melakukan penertiban dan menindaklanjuti informasi masyarakat terkait aktivitas judi di kawasan tersebut. Saat ini Polda Jawa Tengah dan kepolisian resor setempat tengah menggalakkan penindakan terhadap berbagai modus perjudian, baik judi darat konvensional maupun judi online (judol).
Bukan hanya kasus Iwan Budi, kemudian Judi yang membuat publik Jawa Tengah hatinya berbunga-bunga, terutama penggiat lingkungan adalah perang terhadap penambangan liar, seperti di kawasan Merapi, juga ulah ugal-ugalan menyulap kawasan hijau jadi pemukiman, atau industri. Hampir di semua daerah di Jateng praktik semacam itu terjadi. Inilah yang menjadi harapan baru kalangan pencinta lingkungan.
Terkait aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Jawa Tengah telah berkembang dari sekadar pelanggaran hukum skala lokal menjadi persoalan kejahatan lingkungan dan ekonomi yang terorganisasi. S
Berdasarkan inventarisasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, di Jawa Tengah teridentifikasi sedikitnya 25 titik PETI skala besar yang beroperasi di sektor MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan). Namun, penelusuran di lapangan mengindikasikan bahwa jumlah lokasi penambangan liar riil jauh melampaui data administratif tersebut.
Otoritas penegak hukum memperkirakan bahwa sekitar 70% hingga 80% dari total aktivitas ekstraksi pasir dan batu di Jawa Tengah beroperasi secara ilegal atau menyalahgunakan izin yang dimiliki. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah mencatat lebih dari 20 lokasi pertambangan ilegal berhasil ditindak sepanjang tahun 2025 di berbagai wilayah, termasuk Magelang, Klaten, Boyolali, dan Kendal, sementara puluhan lokasi lainnya masih terus ditertibkan pada rentang tahun 2026.
Kontroversi Kasus Sukoharjo
Terlepas dari langkah emas yang mencuatkan harapan publik terhadap sejumlah pekerjaan rumah atau kasus-kasus yang menjadi bottle neck terahdap kiprah Polda Jateng kasus Sukahorjo menjadi catatan tersendiri. Mestinya Roy Hardi bertindak lebih seksama melakukan tindakan represif di sana. Jika sumbatan yang mengganjal nurani publik atas harapan keadilan, seperti kasus Iwan Budi, juga ada Fransisca Etty sudah bisa diurai sikap publik akan beda.
Apalagi jika Roy telah mampu menuntaskan dan benar-benar membabat habis perjudian, proyek penambangan galian C, perubahan fungsi lahan yang ugal-ugalan agenda apa pun pasti akan didukung. Trust dan simpati publik harus digenggam terlebih dahulu. Membangun relasi dari hati ke hati dengan semua stakeholder di Jawa Tengah.
Jika itu sudah ditunaikan, dan doa restu diraih saya yakin tidak ada masalah yang tidak bisa diurai. Catatan saya terkait Sukoharjo, lebih tepat penanganan atau penggeledehan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an ada nuansa yang kurang pas, untuk tidak dikatakan sembrono. Salah melangkah sedikit akan menjadi amunisi bagi pihak yang tidak menghendaki konsolidasi atau program emas Candi Satu ini.
Sekarang ada era disrupsi informasi membanjir dari seribu satu sumber dan ketika nasi sudah menjadi bubur akan menjadi stigma abadi. Penggerebekan Ponpes (27 Oktober 2026) oleh Jajaran Polda Jateng di bawah komando Irjen Roy Hardi bagaimanapun jika itu benar harus dilakukan ekstra hati-hati. Langkah-langkah pre-emtif, persuasif harus dikedepankan.
Tindakan kepolisian tersebut menuai kecaman luas karena dianggap tidak beretika dan mengabaikan sensitivitas institusi pendidikan keagamaan. Inilah yang menjadi blunder sebuah operasi yang diniati baik, tetapi menjadi bumerang bagi sang Kapolda, Irjen Roy Hardi Siahaan.
Surat terbuka ini tidak dimaksudkan untuk mengeskalasi dinamika yang mencapai kuliminasi sosial sebagai turbulensi, namun menjadi warning orang nomor satu di Korps Bhayangkara Jawa Tengah lebih ekstra, ekstra dan ekstra hati-hati.
Sesanti kecil yang dapat menjadi insight bagi Kapolda adalah hari-hari ini segala potensi akan menjadi amunisi, ketika itu kawan akan menjadi dukungan, sebaliknya di tangan lawan akan menjadi pisau jagal. Solo adalah episentrum segala dinamika di republik ini. Semua raja ada di sana (Solo), salah satunya adalah Joko Widodo yang disebut Bahlil Lahadalia adalah Raja Jawa. Jangan coba-coba bermain api di Kota Bengawan ketika ‘sungai’ itu meluap, apalagi melahirkan bah semua akan menjadi susah. Tabik. (bersambung)
Jayanto Arus Adi, Wartawan Senior, Ahli Pers Dewan Pers, Alumni PPNK Lemhanas Angkatan 227 Tahun 2025. Saat ini duduk sebagai Wakil Ketua SMSI Pusat (Konstituen Dewan Pers), dan Ketua SMSI Jawa Tengah. Konsultan Media dan Politik, juga dosen Jurnalistik.
