Sragen – Pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Krida Utama Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, terus bergulir. Hingga awal Oktober 2025, proses audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sragen dikabarkan telah berjalan hampir dua bulan.
Pihak Inspektorat Sragen, Joko Sunaryono, S.E., M.M., saat dikonfirmasi awak media Berita Istana, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap BUMDes tersebut. Ia mengungkapkan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan dan administrasi usaha BUMDes berjalan sesuai aturan.
“Benar, sedang kami periksa. Kami meminta agar pengelolaan unit usaha, terutama parkir, memiliki karcis dan pembukuan yang jelas. Untuk tahun 2024 ini, pencatatannya memang belum sepenuhnya rapi,” ujar Joko Sunaryono.
Salah satu unit usaha utama BUMDes Krida Utama adalah jasa parkir di PT Combine Will Industrial Indonesia (CWII)—perusahaan mainan anak-anak yang memproduksi boneka di Dusun 1 RT 08 Karangmalang. Unit ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan desa sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.
Direktur BUMDes Krida Utama, Aris Miyanto, mengungkapkan bahwa usaha parkir tersebut telah berjalan sejak tahun 2020 dan selalu dilaporkan secara terbuka dalam setiap musyawarah desa (musdes).
“Sejak awal berdiri sampai sekarang, setiap laporan kami sampaikan di musdes dan tidak pernah ada masalah. Semua berjalan sesuai prosedur,” tegas Aris.
Menurut Aris, pada tahun 2024 lalu, rata-rata jumlah kendaraan yang parkir di area PT CWII mencapai sekitar 3.000 unit sepeda motor per hari. Sejak awal beroperasi pada 2020, BUMDes menggaji enam orang tenaga parkir dengan upah tetap sebesar Rp2 juta per bulan. Namun, mulai Juli 2024, sistem penggajian diubah menjadi sistem bagi hasil 15% dari pendapatan harian, dan saat ini hanya empat orang yang masih aktif bertugas.
BUMDes Krida Utama berdiri dengan modal awal sekitar Rp100 juta dan juga pernah menerima bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi senilai puluhan juta rupiah.
Meski tengah diperiksa, pihak BUMDes berharap hasil audit Inspektorat dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola keuangan dan transparansi usaha ke depan.(Tim: Red)
