Karanganyar | Berita Istana – Setelah polemik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mencuat kini giliran Kabupaten Karanganyar menjadi sorotan tajam publik. Kabar mengejutkan datang dari berbagai narasumber, mulai tokoh masyarakat hingga pejabat di wilayah Karanganyar, yang mempertanyakan transparansi pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Program KDMP yang digadang-gadang sebagai tulang punggung penguatan ekonomi desa justru disinyalir menyisakan persoalan serius. Warga di sejumlah desa mengungkapkan dugaan pemotongan anggaran pembangunan gedung KDMP. Dari nilai proyek yang disebut mencapai Rp 1 miliar per titik, fakta di lapangan justru menunjukkan dana yang diterima hanya berkisar Rp 850 juta.
“Yang jadi pertanyaan besar, ke mana larinya uang Rp 150 juta itu?” ujar seorang warga dengan nada geram.
Kabupaten Karanganyar sendiri memiliki 17 kecamatan yang terdiri dari 177 desa dan kelurahan, dengan rincian 162 desa dan 15 kelurahan. Jika dugaan pemotongan anggaran sebesar Rp 150 juta per titik itu benar terjadi secara merata, maka potensi dana yang dipertanyakan bisa mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp 26.550.000.000.
“Ini bukan angka kecil. Ini uang negara, uang rakyat. Harus jelas dan transparan,” tegas seorang aktivis Karanganyar.
Selain pembangunan gedung, warga juga menyoroti penggunaan anggaran lain yang nilainya tidak kalah besar. Untuk pengadaan rak, meja kasir, peralatan gudang, hingga perizinan IMB/PBG, utilitas, sistem IT (POS, komputer, jaringan), CCTV dan keamanan, serta modal kerja awal berupa stok barang, disebut-sebut mencapai Rp 660 juta. Anggaran ini dinilai rawan penyimpangan jika tidak diawasi secara ketat.
Sorotan juga mengarah pada sosok bernama Samidi, yang disebut-sebut oleh sejumlah sumber sebagai pihak yang paling banyak mendapatkan “titik” proyek KDMP di Karanganyar. Samidi bahkan disebut sebagai orang dekat dengan figur berpengaruh di wilayah tersebut, sehingga memunculkan spekulasi dan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Untuk memastikan kebenaran informasi, Redaksi Berita Istana melakukan konfirmasi kepada anggota Kodim Karanganyar. Dari hasil konfirmasi, disebutkan bahwa pengelolaan KDMP di Karanganyar berada di bawah kendali Kodim.
“Karanganyar dikelola Kodim. Kalau Samidi itu bukan ‘om’, hanya pendamping konsultan. Dari Pangdam tidak boleh disubkon. Konsultan pendampingnya Niki. Awalnya memang mau disubkon-subkon, tapi di Sukoharjo dan Klaten ada teguran dari Pangdam, jadi sekarang Kodim yang ambil alih,” ujar sumber Kodim kepada Berita Istana.
Namun demikian, klarifikasi tersebut belum sepenuhnya meredam kegelisahan publik. Sosok Samidi—atau Samini, sebagaimana disebut sebagian warga—yang dikabarkan mendapatkan titik terbanyak, tetap menjadi misteri dan memunculkan kecurigaan luas.
Masyarakat Karanganyar kini menuntut audit terbuka, transparansi anggaran, serta pengawasan ketat dari aparat penegak hukum dan lembaga pengawas negara. Program KDMP yang sejatinya bertujuan mensejahterakan desa, jangan sampai justru mencederai kepercayaan publik dan menjadi ladang bancakan oknum tertentu.
Redaksi Berita Istana akan terus menelusuri dan mengawal perkembangan kasus ini.(Tim:Red)
