SRAGEN, – Pelaksana pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sragen, Warsito, mengeluhkan pembayaran pekerjaan yang disebut belum sepenuhnya tuntas. Ia menyoroti pencairan termin serta biaya pekerjaan lapangan yang menurutnya belum seluruhnya diperhitungkan, mulai dari tanah urug, instalasi listrik, penangkal petir, hingga kebutuhan pendukung lainnya.
Warsito menyampaikan, dirinya terlibat dalam pengerjaan lima titik KDMP setelah mendapat komunikasi dan ajakan dari sejumlah pihak. Ia mengaku bersedia membantu karena ingin mendukung kelancaran pembangunan program pemerintah tersebut.
Namun, menurut Warsito, persoalan pembayaran kini menjadi beban tersendiri. Pasalnya, masih ada kewajiban kepada tenaga kerja dan pemasok material yang harus diselesaikan.
“ Saya merasa malu kalau pembayaran tidak kunjung selesai. Ada tenaga kerja yang belum kami bayar, begitu juga dengan material. Kami di lapangan yang berhadapan langsung dengan pekerja dan pemasok,” ujar Warsito, Sabtu (31/10/2026).
Warsito menjelaskan, dirinya tidak pernah meminta proyek KDMP kepada siapa pun. Ia mengaku awalnya hanya menerbitkan pemberitaan terkait KDMP pada pertengahan Desember 2025.
Setelah pemberitaan tersebut terbit, Warsito mengaku dihubungi Parman melalui telepon. Dalam komunikasi itu, Parman menawarkan agar dirinya membantu pengerjaan KDMP di wilayah Desa Denanyar dan Desa Sigit.
Menurut Warsito, dua lokasi yang diberikan Parman tersebut dapat diselesaikan tanpa persoalan pembayaran yang berarti.
“Awalnya saya tidak pernah meminta proyek KDMP kepada siapa pun. Setelah saya menerbitkan berita, saya dihubungi dan ditawari untuk membantu pengerjaan di wilayah Denanyar dan Sigit. Dua titik itu berjalan dengan baik dan tidak ada masalah pembayaran,” ungkapnya.
Sekitar satu minggu kemudian, Warsito mengaku dihubungi Arifuddin Setiawan, yang akrab disapa Ari. Ari beberapa kali mengajaknya bertemu, tetapi ajakan tersebut sempat ditolak sebelum akhirnya Warsito menyepakati pertemuan di kawasan wisata Sendang Kun Gerit sekitar pukul 15.00 WIB.
Dalam pertemuan tersebut, menurut penuturan Warsito, Ari meminta bantuannya untuk menjalin komunikasi dengan pihak terkait mengenai rencana pembangunan KDMP di Desa Jati.
“Bang, tolong Desa Jati dibantu komunikasi dengan Dinas Pendidikan karena itu mau kita bangun KDMP,” demikian Warsito menirukan ucapan Ari.
Warsito mengaku kemudian menanyakan bentuk bantuan yang diperlukan. Ari disebut meminta bantuan untuk mengurus proses hibah lahan atau bangunan sekolah agar dapat digunakan untuk pembangunan KDMP. Dalam pembicaraan tersebut, Warsito menyebut nilai anggaran yang disampaikan mencapai Rp850 juta.
Warsito selanjutnya menghubungi Sutrisna untuk membantu proses komunikasi dan pengurusan hibah. Ia menyatakan surat hibah kemudian diterbitkan sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan.
Warsito mengatakan, keterlibatannya tidak berhenti di Desa Jati. Ia juga mengaku kembali dihubungi Ari untuk membantu komunikasi terkait sekolah di Desa Tenggak agar dapat dihibahkan untuk pembangunan KDMP.
Menurut Warsito, dirinya turut membantu komunikasi di sejumlah lokasi lain, termasuk Desa Kecik dan Manyarejo, Kecamatan Plupuh. Ia menilai koordinasi dengan pemerintah desa berjalan baik karena para kepala desa mendukung rencana pembangunan tersebut.
“Kalau komunikasi dengan pemerintah desa, menurut pengalaman saya, tidak ada yang sulit. Kami berkomunikasi langsung dan para kepala desa mendukung pembangunan KDMP,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah lokasi memiliki kondisi lapangan yang membutuhkan pekerjaan tambahan, terutama terkait pembersihan lahan, pengurugan tanah, dan penyelesaian persoalan tanaman milik warga.
Di Desa Kecik, menurut Warsito, terdapat tanaman padi yang harus diperhitungkan sehingga timnya melakukan ganti rugi. Sementara di Desa Manyarejo, terdapat tanaman yang juga memerlukan penanganan sebelum pekerjaan pengurugan dilakukan.
“Di Kecik ada tanaman padi sehingga tim kami melakukan ganti rugi. Di Manyarejo juga ada tanaman yang harus diperhatikan. Pekerjaan urugnya pun membutuhkan biaya cukup besar,” jelasnya.
Biaya Tanah Urug Disebut Mencapai Rp70 Juta per Titik ; Persoalan lain yang disoroti Warsito adalah pembiayaan pekerjaan tambahan yang menurutnya tidak tercantum secara memadai dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Ia menyebut, dalam komunikasi awal, pekerjaan pengurugan tanah disampaikan sebagai tanggung jawab pemerintah desa. Namun, berdasarkan kondisi yang dihadapi di lapangan, timnya tetap mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Warsito memperkirakan biaya pengurugan tanah mencapai sekitar Rp70 juta per titik.
Menurutnya, pengeluaran tersebut cukup besar apabila harus ditanggung oleh pelaksana tanpa kepastian penggantian biaya.
“Dalam pembicaraan awal, urusan urug disebut menjadi tanggung jawab desa. Tetapi faktanya di lapangan, kami mengeluarkan biaya sendiri. Untuk satu titik saja, biaya urug bisa mencapai sekitar Rp70 juta,” ungkapnya.
Ia meminta agar seluruh pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan dan biaya yang telah dikeluarkan diperiksa serta diperhitungkan secara transparan.
Pekerjaan di Desa Jetak Juga Disoroti ; Warsito turut menceritakan komunikasi terkait rencana pembangunan KDMP di Desa Jetak. Ia mengaku menerima pesan melalui grup WhatsApp KDMP PT TNT Group maupun komunikasi pribadi dari Ari yang meminta agar lokasi tersebut segera dikerjakan apabila sudah siap.
Menurut Warsito, setelah menerima pesan tersebut, dirinya meminta tim melakukan komunikasi dengan kepala desa setempat. Ia menyebut timnya kemudian membongkar bangunan sekolah dengan biaya sekitar Rp25 juta.
Namun, Warsito menyayangkan pekerjaan tersebut pada akhirnya dikerjakan oleh pihak lain.
“Saya menyuruh tim berkomunikasi dengan kepala desa. Bangunan sekolah akhirnya kami bongkar dengan biaya kurang lebih Rp25 juta. Tetapi pada akhirnya pekerjaan itu dikerjakan oleh orang lain,” tuturnya.
Warsito berharap persoalan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang telah mengeluarkan biaya dan melakukan pekerjaan di lapangan.
Soroti RAB dan Kebutuhan Instalasi Listrik
Selain tanah urug, Warsito juga mempertanyakan penyusunan RAB pembangunan KDMP yang menurut keterangannya memiliki nilai sekitar Rp1 miliar.
Ia menilai terdapat sejumlah kebutuhan teknis yang perlu diperiksa kembali, antara lain instalasi listrik, penangkal petir, dan bioseptic tank atau tangki pengolahan limbah. Menurutnya, kebutuhan tersebut tidak tercantum secara memadai dalam RAB yang ia ketahui, meskipun pekerjaan telah dilakukan di lapangan.
Warsito juga menyoroti keterangan pekerjaan listrik yang disebut hanya mencantumkan persiapan listrik dengan daya 220 VA. Sementara itu, menurut keterangannya, kebutuhan listrik di lokasi menggunakan daya 5.500 VA sebanyak tiga sambungan atau unit.
Karena itu, ia meminta agar dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, pelaksanaan pekerjaan, serta realisasi anggaran diperiksa dan dicocokkan.
“Jangan sampai pekerjaan yang benar-benar sudah kami kerjakan justru tidak diperhitungkan. Tanah urug, instalasi listrik, penangkal petir, dan kebutuhan lainnya harus jelas siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana pembayarannya,” tegas Warsito.
Pertanyakan Informasi Transfer Pembayaran
Warsito mengaku memperoleh informasi dari sejumlah sumber bahwa pihak Kodim telah mentransfer pembayaran sebesar 100 persen kepada Arifuddin Setiawan.
Namun, informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait, termasuk mengenai nilai transfer, tahapan pembayaran, penerima dana, dan peruntukannya untuk masing-masing lokasi KDMP.
Warsito berharap Arifuddin Setiawan memberikan penjelasan mengenai status pembayaran kepada pelaksana serta penyelesaian biaya pekerjaan tambahan.
“Menurut informasi yang saya terima, pembayaran dari pihak Kodim sudah ditransfer 100 persen kepada Arifuddin Setiawan. Kalau memang benar demikian, saya berharap ada kejelasan mengenai tanggung jawab pembayaran kepada pelaksana. Saya tidak ingin berspekulasi, tetapi hak kami harus diselesaikan,” ujarnya.
Ia menegaskan tidak ingin memperdebatkan besaran anggaran yang berasal dari pemerintah pusat. Baginya, hal terpenting adalah kejelasan perhitungan dan pembayaran atas pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan.
“Saya tidak mau mempermasalahkan berapa pun anggaran dari pusat. Yang penting hak saya dipenuhi. Biaya tanah urug, instalasi listrik, dan pekerjaan tambahan yang sudah kami keluarkan harus diperhitungkan serta diselesaikan,” tandasnya.
Meminta Klarifikasi dan Penyelesaian
Warsito berharap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan KDMP di Sragen segera duduk bersama untuk mencocokkan dokumen pekerjaan, RAB, bukti pengeluaran, serta catatan pembayaran.
Sementara itu, Warsito menyampaikan bahwa Passiter Kodim Sragen sebelumnya berjanji akan mempertemukan dirinya dengan Arifuddin Setiawan alias Ari untuk membahas persoalan pembayaran pekerjaan KDMP yang dikeluhkan.
Namun, hingga berita ini diterbitkan pada Sabtu (31/10/2026), menurut Warsito, belum ada kejelasan mengenai realisasi pertemuan tersebut.
Warsito berharap janji fasilitasi pertemuan itu segera ditindaklanjuti agar persoalan pembayaran dan biaya pekerjaan tambahan yang telah dikeluarkan timnya dapat dibahas secara terbuka dan menemukan penyelesaian.
“Saya berharap ada kejelasan. Kalau memang akan dipertemukan dengan Ari di Kodim, saya siap menjelaskan pekerjaan yang sudah kami laksanakan beserta biaya yang telah kami keluarkan. Saya hanya meminta hak kami diselesaikan sesuai pekerjaan dan pengeluaran yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Warsito.
Warsito menegaskan, dirinya tetap mengedepankan komunikasi dan penyelesaian secara baik-baik. Ia berharap seluruh pihak yang terkait dapat memberikan penjelasan agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
Menurutnya, penyelesaian secara terbuka penting agar persoalan administrasi dan pembayaran tidak berlarut-larut serta tidak merugikan tenaga kerja, pemasok material, maupun pelaksana lapangan.
Kesimpulan: Arifuddin Setiawan Diminta Bertanggung Jawab atas Kejelasan Pembayaran Dari seluruh perso :
Warsito menegaskan, Arifuddin Setiawan alias Ari harus memberikan kejelasan dan pertanggungjawaban terkait pembayaran pekerjaan lima titik KDMP di Sragen, khususnya apabila benar dana pembayaran telah diterima 100 persen.
Menurut Warsito, dirinya bersama tim telah mengeluarkan biaya untuk tanah urug, instalasi listrik, penangkal petir, pembongkaran bangunan, serta kebutuhan lainnya. Karena itu, ia meminta seluruh biaya dan hak pelaksana lapangan segera diperhitungkan dan diselesaikan.
“Saya hanya meminta hak kami dibayarkan sesuai pekerjaan dan pengeluaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kami yang bekerja justru menanggung kerugian,” tegas Warsito.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai status pembayaran, nilai transfer yang disebutkan, dan tanggapan Arifuddin Setiawan maupun pihak terkait lainnya masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Arifuddin Setiawan, Parman, pihak Kodim, pemerintah desa terkait, serta pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.(Tim:Red)
