Mojokerto, Senin (25/5/2026) – Aktivitas tambang galian C ilegal di wilayah Bumi Majapahit kembali menjadi sorotan publik. Meski sebelumnya telah dilakukan penindakan oleh tim terpadu Satgas Pertambangan Forkopimda Kabupaten Mojokerto, praktik tambang tanpa izin di Desa Kalikatir, Kecamatan Gondang, diduga masih terus beroperasi.
Berdasarkan informasi dari warga setempat yang enggan disebutkan namanya, aktivitas tambang tersebut tetap berjalan seperti biasa. Padahal, dalam rapat dan berita acara sebelumnya, para pengusaha tambang telah menyatakan kesediaannya untuk mengurus perizinan. Bahkan ditegaskan, apabila izin tidak diterbitkan, mereka siap menutup operasional tambang secara mandiri.
Namun fakta di lapangan justru berbanding terbalik.
“Tambang masih buka dan beroperasi seperti biasa. Terkesan kebal hukum,” ungkap salah satu warga.
Tak hanya persoalan izin, aktivitas tambang tersebut juga diduga berdiri di atas lahan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang secara aturan tidak dapat dialihfungsikan. Seharusnya, kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan di kawasan dengan status peruntukan yang sesuai (zona merah tambang), bukan di lahan pertanian yang dilindungi.
Nama seorang pengusaha yang dikenal warga dengan sebutan “Selamet” disebut-sebut sebagai pihak yang mengelola tambang tersebut.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Publik mempertanyakan apakah terjadi pembiaran, lemahnya pengawasan, atau bahkan adanya dugaan keterlibatan pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut.
Secara regulasi, tindakan pertambangan tanpa izin jelas melanggar hukum. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 158, pelaku dapat diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.
Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tambang ilegal kerap dinilai tidak maksimal. Fenomena ini sering dikaitkan dengan dugaan adanya jaringan atau “mafia tambang” yang memanfaatkan celah lemahnya pengawasan.
Masyarakat pun mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas dan transparan. Tidak hanya sebatas penindakan di permukaan, tetapi juga membongkar dugaan struktur yang melindungi praktik tambang ilegal tersebut.
Selain itu, warga berharap instansi pusat seperti Dittipiter Mabes Polri dan Satgas PKH dapat turun langsung ke lokasi guna memastikan penegakan hukum berjalan secara objektif dan menyeluruh.(Eko.BIN).
