Pasuruan – Persoalan pengelolaan Pasar Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, muncul nama AZM yang disebut-sebut masyarakat terkait dugaan ketidakjelasan pengelolaan pendapatan pasar desa serta dugaan rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan.
Setelah sebelumnya masyarakat ramai membicarakan persoalan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Wonosari yang turut menyeret sejumlah perangkat desa, kini perhatian publik kembali tertuju pada pengelolaan keuangan Pasar Desa Wonosari.
Berdasarkan informasi dan keterangan sejumlah warga serta penyewa kios, terdapat dugaan penarikan berbagai sumber pendapatan pasar selama periode 2023 hingga 2025 dengan nilai yang disebut-sebut mencapai kurang lebih Rp1,3 miliar.
Namun, masyarakat mempertanyakan transparansi pengelolaan dana tersebut. Pasalnya, menurut keterangan warga, hingga kini belum terdapat penjelasan terbuka mengenai laporan pertanggungjawaban (LPJ), rincian pemasukan, maupun laporan keuangan pengelolaan pasar kepada BUMDes.
“Mulai dari penarikan retribusi pasar induk, biaya sewa kios, jual beli stan pasar desa, hingga biaya balik nama atas transaksi bedak atau kios pasar. Kami ingin tahu berapa total uang yang masuk dan ke mana aliran dana tersebut,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada Tim Media Investigasi saat ditemui di sebuah warung kopi sekitar pasar.
Dugaan Rangkap Jabatan dan Aset Desa Ikut Dipertanyakan
Tidak hanya persoalan keuangan, masyarakat juga mempertanyakan dugaan rangkap jabatan yang dikaitkan dengan AZM.
Warga menyebut AZM diduga merangkap sejumlah posisi, mulai dari Ketua LMDH Kalpataru, jabatan di bidang pemerintahan Desa Wonosari, hingga posisi lain yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dan administrasi pemerintahan.
Selain itu, muncul pertanyaan mengenai status dan keberadaan 16 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang disebut-sebut sebagai aset Desa Wonosari.
“Bagaimana status 16 SHM aset desa tersebut sekarang? Berada di mana dan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya? Kami juga mempertanyakan apakah rangkap jabatan tersebut diperbolehkan, mengingat yang bersangkutan disebut memiliki beberapa posisi sekaligus,” ungkap warga.
Masyarakat juga meminta penjelasan mengenai dugaan tidak adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan pasar, termasuk rincian Pendapatan Asli Desa (PAD) yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan kepada BUMDes maupun Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Wonosari.
Bahkan, beredar informasi mengenai pemasukan pasar yang disebut mencapai lebih dari Rp800 juta. Angka tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen pembukuan, bukti transaksi, dan laporan resmi pemerintah desa.
AZM Belum Memberikan Klarifikasi
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, Tim Media telah berupaya menghubungi AZM dan Ketua BUMDES EL melalui pesan singkat WhatsApp guna meminta konfirmasi dan klarifikasi terkait sejumlah persoalan tersebut.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh jawaban maupun penjelasan dari yang bersangkutan,AZMSementara Ketua Bumdes EL menjawab Silakan bikin Surat Konfirmasi Resmi,dan tunjukan data- data juga identitas Media serta jelaskan apa Maksud konfirmasi dan tujuan tersebut,” Ungkap EL ketua Bumdes kepada Media,seperti Bahasa Intervensi membungkam keterbukaan informasi Publik.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada AZM,Ketua Bumdes EL maupun Pemerintah Desa Wonosari agar persoalan ini dapat dijelaskan secara transparan.
Masyarakat Berencana Melaporkan ke Inspektorat dan APH
Atas berbagai pertanyaan dan dugaan tersebut, sejumlah masyarakat menyatakan berencana membawa persoalan pengelolaan Pasar Desa Wonosari kepada Inspektorat Kabupaten Pasuruan serta Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Polda Jawa Timur.
Masyarakat meminta agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh sumber pemasukan pasar, mulai dari retribusi, sewa kios, transaksi jual beli stan, biaya balik nama, hingga penggunaan dan pertanggungjawaban dana yang dikelola selama periode 2023–2025.
Mereka juga meminta pemeriksaan terhadap status 16 SHM yang disebut sebagai aset desa serta kejelasan aturan terkait dugaan rangkap jabatan.
Publik berharap Inspektorat dan APH tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga menelusuri aliran dana apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Sebab, pengelolaan aset dan keuangan desa merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.(Team.Red).
