SRAGEN – Proyek Rekonstruksi Jalan Banyurip–Wuni yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sragen menuai sorotan. Proyek infrastruktur dengan nilai kontrak fantastis mencapai Rp1.787.266.500,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 dan dikerjakan oleh PT BHINA KARYA ESTETIKA diduga menyimpan sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya.
Dengan volume pekerjaan sepanjang 800 meter dan lebar 5 meter, proyek yang dibiayai menggunakan uang negara tersebut semestinya dilaksanakan secara profesional, transparan, serta mengutamakan kualitas konstruksi sesuai spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.
Namun, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, muncul sedikitnya tujuh dugaan ketidaksesuaian yang patut dipertanyakan dan membutuhkan pemeriksaan serius dari pihak berwenang.
Dugaan Penggunaan Batu Blondos pada Pasangan Pondasi
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah penggunaan material untuk pasangan pondasi batu belah. Sebagian material yang terlihat di lapangan diduga menggunakan batu blondos, bukan batu belah atau batuan andesit sebagaimana material yang dipersyaratkan dalam kontrak kerja.
Jika dugaan tersebut terbukti, lantas bagaimana pengendalian mutu material sebelum digunakan dalam pekerjaan? Apakah material yang dipasang telah melalui pemeriksaan dan persetujuan pengawas teknis?
Komposisi Adukan Mortar Dipertanyakan
Persoalan berikutnya menyangkut pembuatan adukan mortar untuk pasangan pondasi batu belah. Berdasarkan pengamatan, terlihat semen sekitar setengah sak dicampurkan ke dalam satu molen penuh tanpa terlihat penggunaan takaran campuran yang terukur.
Praktik tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai komposisi campuran yang digunakan. Sebab, ketidaksesuaian perbandingan material dapat memengaruhi mutu adukan, kekuatan pasangan pondasi, serta ketahanan konstruksi.
Apakah komposisi tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi teknis? Di mana pengawasan terhadap proses pencampuran material ketika pekerjaan berlangsung?
Material Urugan dan Leveling Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi
Sorotan berikutnya tertuju pada material pekerjaan pemadatan dan leveling. Material yang digunakan diduga berupa tanah bercampur batu blondos, bukan sirtu atau LPA sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen spesifikasi teknis dan kontrak kerja.
Jika benar material tersebut tidak sesuai persyaratan, persoalannya bukan sekadar perbedaan jenis material. Penggunaan material yang tidak memenuhi spesifikasi berpotensi memengaruhi daya dukung lapisan konstruksi dan ketahanan jalan dalam jangka panjang.
Pertanyaannya, apakah material tersebut telah mendapatkan persetujuan pengawas lapangan sebelum digunakan?
Penerapan K3 Diduga Diabaikan
Tidak hanya persoalan material, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi perhatian. Dalam pengamatan di lokasi pekerjaan, sejumlah pekerja diduga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sebagaimana mestinya.
Kondisi ini patut dievaluasi. Keselamatan pekerja bukan formalitas administrasi ataupun sekadar pelengkap dokumen proyek. Penerapan K3 merupakan kewajiban yang harus diperhatikan selama pekerjaan konstruksi berlangsung.
Beton Decking dan Pemasangan Wiremesh Menjadi Pertanyaan
Pada proses pengecoran, pemasangan beton decking atau tahu-tahu sebagai penyangga tulangan beton terlihat diduga terlalu jarang. Padahal, komponen tersebut berfungsi menjaga posisi tulangan dan ketebalan selimut beton agar sesuai dengan perencanaan.
Selain itu, pemasangan besi wiremesh juga diduga memiliki jarak yang terlalu lebar dan tidak beraturan.
Dua persoalan ini perlu diperiksa secara teknis. Apakah jarak pemasangan wiremesh sudah sesuai gambar kerja? Apakah jumlah dan posisi beton decking telah memenuhi ketentuan teknis?
Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat dikendalikan sejak proses pengerjaan justru baru diketahui setelah konstruksi selesai.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah proses mobilisasi peralatan untuk pekerjaan pemadatan dan leveling. Penggunaan peralatan serta metode pelaksanaan diduga tidak sesuai dengan ketentuan kontrak kerja.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas proses pemadatan, termasuk apakah tingkat kepadatan yang dipersyaratkan telah terpenuhi.
Jika dalam spesifikasi teknis disyaratkan tingkat kepadatan 100%, maka hal tersebut harus dibuktikan melalui pengujian teknis, bukan sekadar berdasarkan klaim bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan.
Munculnya berbagai dugaan ketidaksesuaian tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai fungsi pengawasan dan pengendalian mutu proyek.
Dinas PU Kabupaten Sragen sebagai instansi penanggung jawab kegiatan tidak cukup hanya menerima laporan progres pekerjaan atau menyatakan pekerjaan telah selesai. Pengawasan harus memastikan setiap tahapan pekerjaan, mulai dari pemilihan material, komposisi campuran, pemasangan tulangan, hingga pemadatan, benar-benar sesuai spesifikasi teknis dan kontrak.
Kontraktor pelaksana PT BHINA KARYA ESTETIKA juga harus memberikan penjelasan terbuka dan bertanggung jawab atas berbagai dugaan yang muncul di lapangan.
Uang negara bukan untuk membiayai pekerjaan yang hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi harus menghasilkan konstruksi yang memenuhi standar mutu dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Atas berbagai persoalan tersebut, Inspektorat Kabupaten Sragen diharapkan dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya. Apabila diperlukan, pemeriksaan teknis juga perlu melibatkan tenaga ahli independen atau laboratorium pengujian konstruksi yang kompeten.
Pemeriksaan harus mencakup kesesuaian material, mutu pasangan pondasi, kualitas beton, pemasangan wiremesh, ketebalan selimut beton, serta tingkat kepadatan lapisan konstruksi.
Apabila ditemukan bukti ketidaksesuaian yang menimbulkan kerugian keuangan negara, penanganannya perlu diteruskan kepada instansi berwenang sesuai ketentuan hukum.
Publik berhak mendapatkan jawaban, bukan sekadar janji bahwa proyek telah dikerjakan sesuai prosedur.
Redaksi akan berupaya meminta konfirmasi kepada Dinas PU Kabupaten Sragen dan PT BHINA KARYA ESTETIKA terkait seluruh dugaan tersebut. Hak jawab dan hak koreksi tetap terbuka guna memastikan pemberitaan berimbang dan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan.
Catatan redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran atau kerugian negara sebelum adanya hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.Tim:Red)
