Sragen – Berita Istana | Warga Desa Sigit, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, dibuat heboh sekaligus geram atas arogansi seorang Kepala Dusun (Kadus) yang diduga mempersulit penyaluran pupuk bersubsidi serta menjualnya jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dalam sebuah video yang beredar, Kadus tersebut dengan lantang menantang warga.
“Siapa yang berani melaporkan saya? Apa mau nguyai segoro?” ucapnya saat kelompok tani menuntut hak mereka mendapatkan pupuk subsidi.
Peristiwa itu terjadi di rumah Ketua RT setempat, ketika puluhan warga mendatangi lokasi untuk meminta kejelasan. Dalam video, Ketua RT yang mengenakan baju putih tampak membela Kadus, sehingga memicu ketegangan antara warga dan aparat desa.
Harga pupuk subsidi yang seharusnya dijual sesuai aturan pemerintah disebut-sebut mencapai Rp150 ribu hingga Rp160 ribu per sak. Ironisnya, praktik ini diduga sudah berlangsung hampir empat tahun terakhir.
Sejumlah warga yang namanya tercatat dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) mengaku kesulitan mendapatkan pupuk, meski mereka berhak menerima. Dari sekitar 40 warga penerima, hanya sekitar 20 persen yang benar-benar mendapatkan jatah pupuk.
“Yang dapat pupuk itu-itu saja. Harganya juga jauh dari aturan. Kami merasa dirugikan,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya, saat ditemui Berita Istana pada 5 Agustus 2025.
Kadus yang dimaksud adalah Suprih, warga Singget RT 05 Desa Sigit. Tim Berita Istana dan Media Group telah mencoba mengonfirmasi langsung terkait dugaan penjualan pupuk di atas HET dan penyaluran yang tidak merata. Pertanyaan yang diajukan di antaranya:
Sebagai informasi, ketetapan Kementerian Pertanian 2025 menetapkan HET pupuk bersubsidi sebagai berikut: Urea: Rp2.250/kg, NPK Phonska: Rp2.300/kg, NPK Kakao: Rp3.300/kg
Pupuk Organik: Rp800/kg
Hingga berita ini diturunkan, Kadus Suprih hanya menjawab singkat saat dihubungi via WhatsApp:
“Saene mboten kepagih mas.. wong pertanyaan katah meng 😅😅🙏🙏”
— tanpa memberikan klarifikasi lebih lanjut.
Tim investigasi Berita Istana terus mengumpulkan bukti lapangan dan mewawancarai lebih banyak warga yang merasa dirugikan. Dugaan pelanggaran penyaluran pupuk ini kini menjadi sorotan dan dikhawatirkan terjadi pula di desa-desa lain.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera turun tangan menyelidiki kasus ini demi menegakkan keadilan dan memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran.
(Tim: Redaksi)
