SRAGEN — Direktur Utama PT BiN, Warsito, angkat bicara terkait polemik yang berkembang setelah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sragen, Tatag Prabawanto, melontarkan kritik keras terhadap kondisi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen. Warsito menyebut bahwa tudingan birokrasi “tidak sehat” justru muncul dari pihak-pihak yang merasa sakit hati karena harapannya tidak terpenuhi.
Menurut Warsito, pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, justru berjalan lebih baik. Ia menegaskan bahwa Bupati memiliki pendirian dan tidak mudah diatur oleh kepentingan siapa pun.
“Bupati Sragen itu punya pendirian. Jangan diatur. Kalau kita menjadi relawan, jangan mengharapkan sesuatu agar tidak sakit hati,” tegasnya.
Warsito menilai bahwa dinamika politik sering kali memunculkan kekecewaan dari sejumlah pihak yang merasa jasa atau dukungannya tidak dibalas dengan jabatan maupun keuntungan tertentu.
“Inilah politik. Kebanyakan orang menjadi relawan tapi mengharapkan sesuatu. Ketika harapan itu tidak tercapai, yang mereka dapatkan hanyalah sakit hati,” tambahnya.
Pernyataan Warsito tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai pemberitaan media online yang mengutip kritik Tatag Prabawanto. Mantan Sekda Sragen itu sebelumnya menilai bahwa tata kelola birokrasi dan manajemen pemerintahan dalam beberapa bulan terakhir berjalan tidak optimal.
Tatag menyoroti terutama kebijakan penataan dan mutasi pejabat yang dianggap tidak terarah. Ia menyatakan bahwa pembukaan peluang pengisian jabatan kepala dinas seharusnya disertai perencanaan yang lebih matang.
Ia juga menilai keputusan mutasi pejabat membuat birokrat berada dalam tekanan psikologis.
“Keputusan penataan mutasi seolah Bupati membuat birokrat makan tidak sehat, minum tidak segar, dan tidur tidak nyenyak,” ujar Tatag, sebagaimana dikutip sejumlah media online.
Menanggapi hal itu, Warsito menegaskan bahwa kondisi birokrasi di Sragen saat ini dinilai lebih tertata. Ia menyebut kritik tersebut tidak lebih dari ekspresi kekecewaan pribadi.
“Kalau bilang birokrasi tidak sehat, justru yang berbicara itu yang sebenarnya sedang tidak sehat hatinya,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat melihat kinerja Pemkab Sragen secara objektif, bukan berdasarkan sentimen individu.(iTO)