SRAGEN. Di ujung jalan tanah yang membelah hamparan sawah Desa Girimargo, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, berdiri sebuah gubuk reyot. Dinding bambunya sudah keropos, atapnya bocor, dan tiang penyangganya miring seolah tengah berjuang agar tidak tumbang. Di dalam bangunan sederhana itu hidup Dewi Sugiyanti, 48 tahun, seorang janda yang telah tinggal di lokasi tersebut selama dua dekade.
Yang ironis, gubuk itu hanya berjarak sekitar 200 meter dari Balai Desa Girimargo. Sangat dekat dengan pusat pemerintahan desa, tetapi seolah berada di ruang yang tak terlihat. Dua puluh tahun Dewi tinggal di sana, dua puluh tahun pula ia menunggu perhatian yang tak kunjung datang.
“Yang pernah saya terima cuma bantuan beras dari Pak Jokowi dulu, tiga kali itu saja,” ucap Dewi pelan sambil menunduk, memandang lantai tanah nya yang lembab dan berdebu.
Setiap pagi, Dewi berjalan kaki menuju sawah warga. Ia bekerja sebagai buruh tani serabutan: menanam, menyiangi, atau memanen padi milik orang lain. Upahnya cukup untuk membeli sedikit beras, garam, dan sesekali minyak goreng. Dengan wajah lelah namun tetap tegar, Dewi hanya berkata singkat, “Hidup ya dijalani saja, Mas. Yang penting bisa makan.”
Warga mengetahui perjuangan Dewi, tetapi seperti banyak kisah di pelosok negeri, simpati sering tak berubah menjadi aksi nyata. Gubuk bambu itu tetap berdiri rapuh di tengah desa, menjadi saksi dari ironi pembangunan yang belum sepenuhnya merata.
Kabar mengenai kondisi rumah Dewi Sugiyanti memantik perhatian Ketua DPRD Sragen, Suparno. Ia memastikan penanganan cepat terhadap kondisi tersebut.
“Keluarga tersebut masuk desil 4. Dua orang sudah dapat PBI JK, yaitu Dewi Sugiyanti dan Muhammad Joko Susilo. Satu anggota keluarga lain KIS-nya aktif sebagai karyawan PT. Dewi Sugiyanti juga calon penerima BLTS Kesra dan sudah diverifikasi layak oleh desa,” jelas Suparno melalui sambungan telepon.
Meski berbagai bantuan tercatat, Suparno mengakui bahwa kondisi fisik rumah membutuhkan penanganan segera. Ia menyatakan komitmennya untuk mengecek langsung kondisi Dewi.
“Saya insya Allah ke lokasi besok. Ayo bergerak untuk kemanusiaan. Tahun depan saya bantu lewat aspirasi untuk warga yang tertinggal,” tegasnya.
Suparno juga mengapresiasi masyarakat yang mengangkat isu ini, karena menurutnya pengawasan publik penting agar program bantuan tepat sasaran.
Pemerintah desa menyebut Dewi telah diverifikasi layak menerima bantuan tambahan. Masyarakat berharap langkah cepat ini menjadi pintu bagi warga rentan lainnya di Girimargo dan wilayah Sragen.
Di bawah langit senja Miri, gubuk sederhana itu kini membawa harapan baru. Semoga rumah rapuh yang nyaris menyerah pada waktu itu segera berganti menjadi tempat tinggal yang lebih layak. Sebab, seperti kata Dewi, yang ia butuhkan hanyalah kesempatan untuk hidup lebih manusiawi, bukan belas kasihan.
Dan di hadapan keteguhan seorang perempuan desa yang bertahan dalam senyap, mungkin justru di situlah letak kemewahan hati yang tak semua orang punya.
Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Suparno, melalui anggota DPRD dari Dapil Sragen 3 yang meliputi Kecamatan Tanon, Miri, dan Sumberlawang, Nugroho Sulistyo, menindaklanjuti laporan warga terkait kondisi rumah tidak layak huni di wilayah Desa Girimargo, Kecamatan Miri.
Hari ini, Senin 3 November, Nugroho Sulistyo turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan memastikan kondisi rumah reyot yang selama ini menjadi tempat tinggal warga setempat.
“Kami menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya rumah yang tidak layak huni. Maka hari ini kami datang untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan mencari solusi terbaik,” ujar Nugroho di sela kunjungannya.
Dalam peninjauan tersebut, Nugroho mendapati kondisi rumah yang memprihatinkan. Dinding bambu yang mulai lapuk, atap bocor, serta penopang bangunan yang tampak rapuh memperlihatkan betapa rentannya bangunan itu jika terus ditempati tanpa perbaikan.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD akan segera berkoordinasi untuk memastikan keluarga tersebut mendapatkan bantuan yang sesuai, baik melalui program bedah rumah maupun skema bantuan sosial lainnya.
“Pemerintah tidak akan tinggal diam. Kami akan dorong agar bantuan bisa segera direalisasikan. Ini soal kemanusiaan dan hak warga untuk tinggal di tempat yang layak,” tegasnya.
Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen DPRD Sragen dalam menyerap aspirasi serta melayani kebutuhan masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi kurang mampu.(iTO)
