NGAWI – Komitmen pemberantasan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Ngawi mendapat perhatian masyarakat. Kapolres Ngawi, AKBP Mohammad Amirul Hakim, S.I.K., M.Si., menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada anggota kepolisian yang terbukti bermain-main atau menyimpang dari prosedur dalam menangani perkara narkoba.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Kapolres Ngawi saat dikonfirmasi awak media terkait penanganan kasus narkoba. Ia menegaskan bahwa institusinya tidak akan main-main dalam memberantas peredaran narkotika maupun obat-obatan terlarang.
“Apabila ada anggota yang melanggar prosedur yang berlaku, kami tidak segan-segan melakukan tindakan hukum terhadap anggota tersebut,” tegas Kapolres Ngawi AKBP Mohammad Amirul Hakim.
Sikap tersebut menjadi pesan penting bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara tebang pilih, apalagi sampai merugikan masyarakat yang sedang mencari keadilan.
AKBP Mohammad Amirul Hakim sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Kasubdit Regident) Ditlantas Polda Jawa Barat sebelum dipercaya menjabat sebagai Kapolres Ngawi.
Kasat Resnarkoba: Kami Tidak Alergi Kritik dan Saran Masyarakat
Senada dengan Kapolres, Kasat Resnarkoba Polres Ngawi tahun 2026, AKP M. Luthfi, S.H., juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi apabila terdapat anggota yang terbukti melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas.
AKP M. Luthfi menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan dan penegakan hukum di lingkungan kepolisian.
“Kami tidak alergi terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Apabila ada anggota kami yang tidak melaksanakan tugas sesuai prosedur, kami meminta maaf dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Pernyataan tersebut diharapkan bukan sekadar komitmen lisan, melainkan diwujudkan melalui pengawasan internal, evaluasi kinerja, serta tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran yang terbukti.
Warsito Dukung Penegakan Hukum dan Pengawasan Internal Polres Ngawi
Menanggapi pernyataan Kapolres dan Kasat Resnarkoba tersebut, Warsito, tokoh masyarakat Sragen sekaligus pengelola Mata Jateng, menyampaikan dukungannya terhadap komitmen penegakan hukum yang disampaikan jajaran Polres Ngawi.
Menurut Warsito, persoalan peredaran obat-obatan terlarang, khususnya pil koplo, sudah menjadi perhatian serius masyarakat. Ia menilai diperlukan langkah nyata dan berkelanjutan dari aparat kepolisian untuk memutus mata rantai peredaran obat-obatan terlarang yang meresahkan masyarakat.
“Peredaran pil koplo di wilayah Sragen sudah menjadi persoalan yang harus mendapatkan perhatian serius. Kami berharap apabila ditemukan jaringan atau aktivitas peredaran obat-obatan terlarang yang berkaitan dengan wilayah hukum Polres Ngawi, agar ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Warsito, Jumat (13/11/2026).
Warsito juga menegaskan bahwa dukungan masyarakat terhadap kepolisian harus berjalan beriringan dengan keterbukaan terhadap kritik dan pengawasan.
“Jangan sampai ada oknum di lingkungan Polres Ngawi yang bermain-main dalam penanganan perkara narkoba. Apabila ditemukan pelanggaran, silakan ditindak tegas berdasarkan bukti dan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Jangan sampai tindakan segelintir oknum justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Warsito berharap Kapolres Ngawi tidak hanya fokus pada pemberantasan jaringan peredaran narkoba, tetapi juga memastikan seluruh anggotanya bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP), menjunjung tinggi hak masyarakat, serta mengedepankan prinsip keadilan.
Warsito menyampaikan sebuah pesan yang menurutnya harus menjadi pegangan setiap aparat penegak hukum:
“Jabatan adalah amanah, seragam adalah kehormatan, dan kewenangan adalah tanggung jawab. Jangan pernah mempermainkan hukum demi kepentingan pribadi. Tegakkan hukum dengan hati nurani, lindungi masyarakat dengan kejujuran, dan jangan biarkan ulah segelintir oknum meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap institusi Polri.”
Ia berharap komitmen Kapolres Ngawi tersebut benar-benar menjadi awal penguatan pengawasan dan pembenahan internal, sehingga masyarakat tidak takut melapor ketika menemukan dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara.
Hukum harus berdiri tegak, tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Pemberantasan narkoba harus dilakukan secara profesional, sementara setiap dugaan pelanggaran oleh aparat wajib diperiksa secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi Mata Jateng
