BOYOLALI | – Pembangunan kembali Pasar Karanggede, Kabupaten Boyolali, yang menelan anggaran APBD sebesar Rp24.999.777.000 atau hampir Rp25 miliar, mulai menjadi sorotan. Sejumlah temuan tim media di lapangan memunculkan tanda tanya terkait pelaksanaan pekerjaan, penggunaan material, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga pengelolaan sisa material hasil pembongkaran bangunan pasar.
Proyek strategis daerah tersebut secara resmi ditandai dengan peletakan batu pertama pada Selasa (18/8/2026). Namun, berdasarkan informasi proyek, masa pelaksanaan pekerjaan tercantum selama 135 hari kalender, terhitung mulai 13 Agustus hingga 25 Desember 2026.
Pekerjaan pembangunan Pasar Karanggede dilaksanakan oleh PT Ramandika Mandiri – PT Mutiara Elwan Perkasa (KSO).
Pasar Karanggede sendiri merupakan pasar induk yang sebelumnya mengalami kebakaran pada November 2024. Pembangunan kembali pasar tersebut diharapkan mampu memulihkan aktivitas perdagangan sekaligus meningkatkan fasilitas ekonomi masyarakat.
Namun, besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah daerah harus diimbangi dengan pelaksanaan pekerjaan yang transparan, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Diduga Ada Aktivitas Pekerjaan Sebelum Tanggal Kontrak
Salah satu temuan yang menjadi perhatian tim media 1pena.id adalah adanya dugaan aktivitas pekerjaan di lokasi proyek sebelum tanggal mulai pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam informasi proyek.
Berdasarkan hasil penelusuran tim media, aktivitas pekerjaan maupun persiapan di lokasi diduga sudah terlihat sekitar 10 Agustus 2026.
Bahkan, pada 11 Agustus 2026, tim media kembali melakukan pemantauan dan mendapati adanya aktivitas pekerjaan di kawasan pembangunan Pasar Karanggede.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status aktivitas sebelum 13 Agustus 2026. Apakah kegiatan tersebut sebatas persiapan lapangan atau sudah termasuk pekerjaan yang diperhitungkan dalam pelaksanaan kontrak?
Pihak pelaksana bersama Dinas PUPR Kabupaten Boyolali perlu memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Pagar Proyek dan Bedeng Diduga Menggunakan Material Bekas
Dalam pemantauan pada 11 Agustus 2026, tim media menemukan penggunaan seng bekas dan kayu bekas untuk pembuatan pagar keliling serta bedeng pekerja di area proyek.
Di sisi lain, tim juga mendapati adanya material baru yang masuk ke lokasi pembangunan.
Ketika dimintai keterangan, pengemudi kendaraan pengangkut material mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pihak yang membeli maupun memesan material tersebut.
Pengemudi juga tidak dapat menunjukkan kuitansi pembelian ketika dimintai keterangan oleh tim media.
Temuan tersebut tentu membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Penggunaan material bekas untuk fasilitas sementara proyek tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, asal-usul, status kepemilikan, spesifikasi, dan kesesuaiannya dengan dokumen kontrak perlu dipastikan.
Dengan nilai kontrak hampir Rp25 miliar, setiap komponen pekerjaan dan penggunaan material semestinya memiliki administrasi yang jelas serta dapat diperiksa oleh pihak berwenang.
Pekerja Diduga Belum Menggunakan Perlengkapan K3 Secara Lengkap : Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Berdasarkan pantauan tim media, sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas di area proyek tanpa perlengkapan pelindung yang tampak lengkap, seperti helm keselamatan, rompi keselamatan, dan perlengkapan pelindung lainnya.
Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas.
Sebab, pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan yang tidak bisa dianggap sepele. Penerapan standar K3 bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan kewajiban untuk melindungi keselamatan para pekerja maupun orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembangunan.
Pihak pelaksana diharapkan memberikan penjelasan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi serta pengawasan terhadap penggunaan alat pelindung diri (APD).
Tim Media Mengaku Mendapat Telepon dari Seseorang yang Mengatasnamakan Pemborong
Di tengah proses pengumpulan informasi di lapangan, tim media 1pena.id mengaku menerima telepon dari seseorang yang menyebut dirinya berasal dari pihak pemborong proyek pembangunan Pasar Karanggede.
Dalam komunikasi tersebut, orang yang bersangkutan disebut meminta agar temuan tim media terkait kondisi proyek tidak dipublikasikan. Selain itu, tim media juga diminta meninggalkan lokasi proyek.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian tersendiri mengingat pembangunan Pasar Karanggede menggunakan anggaran APBD dengan nilai kontrak hampir Rp25 miliar.
Dalam menjalankan tugas jurnalistik, media memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan, mengumpulkan informasi, serta meminta klarifikasi terhadap penggunaan anggaran publik sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Meski demikian, redaksi tetap membuka ruang bagi pihak yang menelepon untuk memberikan penjelasan mengenai identitas, kapasitas, serta maksud komunikasi tersebut.
Tidak hanya persoalan pekerjaan konstruksi, tim media juga menelusuri pengelolaan sisa material hasil pembongkaran bangunan Pasar Karanggede.
Di lokasi, ditemukan sisa material berupa puing bangunan dan besi bekas hasil pembongkaran.
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim media di lapangan, sebagian puing tersebut diduga diperjualbelikan untuk dimanfaatkan sebagai material urug di lokasi lain. Sementara besi bekas hasil pembongkaran juga disebut-sebut diperjualbelikan.
Namun, hingga saat ini mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan material tersebut belum diketahui secara jelas.
Sejumlah hal perlu diklarifikasi, antara lain siapa pemilik material hasil pembongkaran, siapa pihak yang berwenang menjual atau memanfaatkannya, berapa nilai transaksi, serta ke mana hasil penjualannya disetorkan.
Jika material tersebut merupakan aset atau barang milik daerah, pengelolaannya tentu harus mengikuti ketentuan administrasi dan mekanisme penghapusan maupun pemindahtanganan yang berlaku.
Karena itu, Dinas PUPR Kabupaten Boyolali perlu menjelaskan status hukum material hasil pembongkaran agar tidak menimbulkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya.
Kepala Dinas PUPR Mengaku Perlu Melihat Detail Kontrak
Saat dikonfirmasi di sela-sela acara peletakan batu pertama, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Boyolali, [ISI NAMA], mengaku belum mengetahui secara terperinci mengenai penggunaan material bekas untuk pagar proyek.
“Untuk detailnya saya kurang paham dan harus tahu detail kontraknya seperti apa,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting bagi redaksi. Mengingat proyek pembangunan Pasar Karanggede menggunakan anggaran daerah dengan nilai hampir Rp25 miliar, masyarakat tentu berharap dinas teknis dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.
Klarifikasi lebih lanjut diperlukan, khususnya mengenai tanggal efektif dimulainya pekerjaan, penggunaan material, pengelolaan hasil pembongkaran, serta penerapan standar keselamatan konstruksi.
Anggaran Hampir Rp25 Miliar, Publik Berhak Mendapatkan Transparansi
Besarnya anggaran pembangunan Pasar Karanggede menjadi alasan penting bagi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proyek.
Pengawasan publik bukan bertujuan menghambat pembangunan, melainkan memastikan uang rakyat digunakan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, kontrak kerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat berharap Dinas PUPR Kabupaten Boyolali, kontraktor pelaksana PT Ramandika Mandiri – PT Mutiara Elwan Perkasa (KSO), serta konsultan pengawas dapat memberikan penjelasan secara terbuka terhadap seluruh temuan tersebut.
Setidaknya ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab:
Mengapa aktivitas pekerjaan diduga sudah berlangsung pada 10–11 Agustus 2026, sementara tanggal mulai pelaksanaan tercantum 13 Agustus 2026?
Bagaimana status dan administrasi penggunaan seng serta kayu bekas untuk pagar dan bedeng proyek?
Apakah seluruh pekerja telah mendapatkan perlengkapan APD dan perlindungan K3 sesuai standar?
Siapa yang berwenang mengelola puing dan besi bekas hasil pembongkaran pasar?
Apakah material hasil pembongkaran diperjualbelikan, dan bagaimana mekanisme pencatatan serta pertanggungjawaban hasilnya?
Bagaimana pengawasan Dinas PUPR terhadap pelaksanaan kontrak senilai Rp24.999.777.000 tersebut?
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi 1pena.id masih berupaya memperoleh keterangan resmi dan klarifikasi dari Dinas PUPR Kabupaten Boyolali, pihak kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan temuan di lapangan.
Redaksi menegaskan bahwa seluruh temuan dan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi lebih lanjut. Belum ada kesimpulan mengenai adanya pelanggaran hukum maupun penyimpangan anggaran.
1pena.id membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keberimbangan, akurasi, independensi, praduga tak bersalah, serta pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
(Tim Redaksi 1pena.id)
