Salatiga, 4 Juli 2025 — Dugaan praktik penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Salatiga menguak fakta mengejutkan. Berdasarkan hasil investigasi lapangan, sekitar 50% SPBU di kota ini disinyalir menjadi ladang empuk bagi mafia BBM bersubsidi. Ironisnya, praktik haram tersebut diduga kuat dibekingi oleh sejumlah oknum yang mengaku sebagai wartawan.
Sumber terpercaya media ini menyebutkan, oknum-oknum yang turut membekingi mafia BBM tersebut berinisial L, G, P, A, G, Y, dan J. Mereka disebut-sebut menggunakan status sebagai wartawan hanya sebagai kedok untuk melindungi aktivitas ilegal para mafia. Bahkan, dua di antaranya, yakni G dan Y, diketahui menjabat sebagai ketua paguyuban penerima “atensi” dari SPBU yang terindikasi terlibat penyelewengan.
“Ini miris. Mereka mengaku sebagai wartawan tapi rela dibayar murah hanya sekitar Rp500 ribu untuk memback-up aktivitas mafia BBM yang berjalan kurang lebih 5 bulan. Mereka bukan pembela kebenaran, tapi perusak keadilan,” ujar narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Atensi atau “uang diam” tersebut diduga menjadi bentuk upeti dari mafia agar aktivitas penyedotan BBM subsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil bisa terus berjalan tanpa hambatan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, praktik ini sudah berlangsung cukup lama. Namun, aparat penegak hukum dinilai belum mengambil langkah tegas. Hal ini pun menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat mengenai kemungkinan adanya keterlibatan oknum penegak hukum dalam lingkaran gelap mafia BBM ini.
“Kalau aparat diam saja, patut diduga mereka juga mendapat bagian. Rakyat kecil yang harusnya mendapat BBM subsidi malah jadi korban. Pemerintah pusat sudah jelas melarang penyelewengan seperti ini,” tegas salah satu tokoh masyarakat Salatiga.
Masyarakat mendesak agar aparat hukum segera melakukan penyelidikan mendalam dan menindak tegas para pelaku, termasuk oknum wartawan yang ikut terlibat. Mafia BBM subsidi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menyengsarakan rakyat kecil yang paling membutuhkan bantuan subsidi tersebut.
Pihak berwenang diharapkan tidak tutup mata terhadap persoalan ini, dan segera membersihkan praktik-praktik kotor yang mencoreng nama baik profesi wartawan dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.(Novita)
