NGAWI, JAWA TIMUR | — Dugaan persoalan pribadi yang menyeret seorang oknum anggota Polres Ngawi berinisial AG, yang dikenal dengan nama panggilan Petak, menjadi perhatian setelah muncul informasi dari seorang narasumber yang mengaku mengetahui persoalan tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi dari narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, AG diduga memiliki dua hubungan perkawinan. Narasumber menyebut perempuan berinisial AR sebagai istri pertama yang disebut memiliki tiga orang anak dan berdomisili di wilayah Mlarik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi.
Sementara itu, seorang perempuan berinisial ET disebut sebagai istri siri atau pasangan kedua. Dari hubungan tersebut, menurut keterangan narasumber, terdapat seorang anak laki-laki berinisial KL yang saat ini disebut duduk di kelas I sekolah dasar di wilayah Desa Balong, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi.
Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, informasi tersebut masih sebatas keterangan narasumber dan belum diperoleh dokumen maupun konfirmasi resmi yang dapat memastikan kebenarannya. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi kepada AG maupun pihak-pihak terkait.
Sorotan terhadap Dugaan Perilaku Oknum Anggota Polri : Munculnya informasi tersebut menambah sorotan publik terhadap sejumlah dugaan persoalan yang belakangan ramai diperbincangkan terkait oknum anggota Polres Ngawi.
Sebelumnya, akun @TikTok Mata Jateng juga menyoroti pemberitaan mengenai dugaan penanganan kasus pengguna pil koplo yang melibatkan warga wilayah Sragen dan Ngawi. Dalam pemberitaan tersebut muncul tudingan dari sejumlah pihak mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penanganan perkara.
Namun, seluruh tudingan tersebut masih memerlukan pembuktian dan pemeriksaan oleh institusi berwenang. Setiap anggota Polri yang disebut dalam pemberitaan juga berhak memberikan penjelasan dan pembelaan.
Warsito: Jangan Biarkan Oknum Merusak Citra Institusi Polri
Warsito selaku Koordinator SMSI Solo Raya mengimbau para orang tua agar senantiasa mengawasi pergaulan putra-putrinya, terutama di tengah maraknya peredaran obat-obatan terlarang yang dapat merusak masa depan generasi muda.
“Generasi muda adalah aset bangsa dan negara. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga mereka dari berbagai pengaruh negatif, termasuk penyalahgunaan obat-obatan. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus dalam pergaulan yang salah sehingga masa depannya hancur,” tegas Warsito.
Warsito juga meminta Kapolres Ngawi yang baru, AKBP Mohammad Amirul Hakim, S.I.K., M.Si., agar memberikan perhatian serius terhadap setiap informasi dan laporan masyarakat yang menyangkut dugaan pelanggaran anggota di lingkungan Polres Ngawi.
Menurutnya, apabila ditemukan anggota yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, maupun tindak pidana, institusi harus mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Masih banyak anggota Polri yang bekerja dengan baik, mengayomi masyarakat, dan menjalankan tugas secara profesional. Jangan sampai citra anggota yang baik justru ikut tercoreng akibat ulah segelintir oknum. Kalau memang terbukti melakukan pelanggaran, jangan ragu untuk menindak tegas,” ujar Warsito.
Minta Kapolres Baru Segera Benahi Internal
Lebih lanjut, Warsito menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan di Polres Ngawi harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan internal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Ia berharap Kapolres yang baru tidak hanya menerima informasi sepihak, tetapi juga melakukan pengecekan langsung, mengumpulkan bukti, serta memberikan ruang kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan.
“Tolong segera benahi apabila memang ditemukan anggota yang bermasalah. Jangan sampai Kapolres yang baru justru terus mendapatkan suguhan pemberitaan negatif tentang anggotanya. Ini momentum untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Penanganan harus objektif, transparan, dan tidak tebang pilih,” tambahnya.
Warsito, yang selama ini aktif menyuarakan berbagai persoalan sosial dan dugaan penyimpangan di tengah masyarakat, menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan dan penyampaian aspirasi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Warsito pada Kamis (12/11/2026).
Redaksi Membuka Ruang Hak Jawab
Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pers dan kontrol sosial, Redaksi Mata Jateng membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada AG, pihak yang disebut sebagai AR maupun ET, serta Kapolres Ngawi.
Redaksi juga mendorong Propam Polri maupun Bidang Propam Polda Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan dan bukti yang cukup mengenai dugaan pelanggaran anggota.
Perlu ditegaskan bahwa setiap orang tetap memiliki hak atas privasi dan praduga tak bersalah. Dugaan yang disampaikan narasumber tidak dapat dianggap sebagai fakta hukum sebelum melalui proses verifikasi dan pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kepolisian yang profesional, transparan, dan berintegritas. Jangan biarkan perilaku oknum, apabila terbukti melanggar, merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.(Tim:Red)
