Karanganyar – Sosok yang dikenal dengan nama Nolah, seorang oknum LSM di wilayah Karanganyar, kini menjadi sorotan tajam publik. Setelah viral pemberitaan terkait dugaan keterlibatannya dalam isu pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar, fakta-fakta baru terus bermunculan. Tim investigasi Mata Jateng mengungkap, dugaan praktik penipuan yang melibatkan Nolah ternyata telah memakan banyak korban.
Usai pemberitaan tersebut mencuat, redaksi Berita Istana Negara dibanjiri pesan dan tangkapan layar percakapan dari sejumlah pihak yang mengaku sebagai korban. Modus yang dilaporkan beragam, namun mengarah pada satu pola yang sama: janji manis, relasi dimanfaatkan, dan kepercayaan dikhianati.
Salah satu pengakuan korban menyebutkan bahwa Nolah pernah menggadaikan mobil rental yang bukan hak miliknya. Mobil tersebut diduga digadaikan demi kepentingan pribadi, hingga menyebabkan kerugian serius bagi pemilik kendaraan dan pihak terkait.
Tak berhenti di situ, korban lain mengungkap bahwa Nolah kerap menjanjikan proyek-proyek fiktif kepada teman, rekan, hingga jaringan yang dikenalnya. Dengan dalih kedekatan dengan pejabat, instansi, maupun proyek pemerintah, korban diyakinkan untuk menyerahkan uang, kendaraan, bahkan nama baik, namun janji tersebut tak pernah terealisasi.
“Awalnya kami percaya karena yang bersangkutan mengaku dari LSM, sering bicara hukum, pajak, dan pengawasan. Ternyata semua hanya omongan,” ujar salah satu korban kepada redaksi.
Tim Mata Jateng menilai, mulut licin dan kepiawaian merangkai narasi menjadi senjata utama oknum tersebut dalam melancarkan aksinya. Identitas sebagai aktivis LSM diduga dimanfaatkan untuk membangun citra seolah-olah memiliki kekuatan, akses, dan perlindungan hukum.
Seiring terbongkarnya kasus ini, korban terus bertambah dan mulai berani bersuara. Para korban secara tegas meminta aparat penegak hukum segera turun tangan dan memproses oknum LSM tersebut sesuai hukum yang berlaku, agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan.
Redaksi Berita Istana Negara menegaskan akan terus mengawal kasus ini secara profesional dan berimbang. Jika pihak terkait, termasuk yang bersangkutan, ingin memberikan klarifikasi atau hak jawab, redaksi membuka ruang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers.
Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa label LSM atau aktivis bukan jaminan integritas, dan masyarakat diminta lebih waspada terhadap oknum yang menjual pengaruh, janji proyek, dan ancaman atas nama kepentingan publik.
Berita Sebelumnya:
Dugaan Mafia Pajak di Pratama Karanganyar, Libatkan Oknum LSM dan Oknum PUPR
Karanganyar – Dugaan praktik mafia pajak mencuat di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar. Kasus ini diduga melibatkan oknum LSM dan oknum pegawai Dinas PUPR Karanganyar.
Persoalan tersebut terungkap setelah Warsito mendatangi rumah seseorang berinisial Pur, yang diketahui bekerja di lingkungan Dinas PUPR Karanganyar, bersama seorang pria berinisial Nolah yang disebut-sebut sebagai oknum LSM di Karanganyar.
Peristiwa bermula pada 30 Desember 2025 sekitar pukul 16.39 WIB, ketika Warsito mentransfer uang sebesar Rp12.000.000 ke rekening atas nama Sugiyarto alias Nolah. Dana tersebut diberikan dengan tujuan untuk mengurus pembayaran pajak tahunan milik rekan Warsito.
Namun hingga Senin, 12 Januari 2026, pajak tahunan yang dimaksud belum juga dibayarkan. Warsito mengaku telah berulang kali menanyakan perkembangan pembayaran pajak tersebut.
“Sudah saya cek langsung. Saya bahkan menghubungi rekan di Pratama untuk memastikan apakah NPWP atas nama rekan saya sudah dibayarkan atau belum. Jawabannya jelas, belum ada pembayaran sama sekali,” ujar Warsito kepada awak media.
Ironisnya, meski dana sudah ditransfer penuh sejak akhir Desember 2025, tidak ada bukti pembayaran pajak yang dapat ditunjukkan. Sosok Nolah yang dihubungi berulang kali oleh Warsito hanya memberikan janji-janji tanpa realisasi.
“Setiap saya hubungi jawabannya selalu menunggu, menunggu, dan menunggu. Tidak pernah ada kepastian,” tegasnya.
Dalam penelusuran lebih lanjut, tim media juga mendatangi rumah Pur di wilayah Karanganyar. Saat itu, Pur bersama adiknya—yang disebut-sebut mengetahui seluk-beluk urusan pajak dan dikaitkan dengan lingkungan Pratama—menyatakan akan membantu menyelesaikan seluruh proses pembayaran pajak. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada kejelasan maupun penyelesaian.
Kondisi tersebut membuat kesabaran Warsito, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Berita Istana Negara, kian menipis. Ia menyatakan siap membongkar secara terbuka pihak-pihak yang diduga terlibat, apabila persoalan ini terus berlarut-larut. “Saya tidak akan tinggal diam. Jika ini benar ada permainan, saya akan bongkar siapa saja yang terlibat di balik kasus ini,” tegas Warsito.
Kasus ini pun memunculkan dugaan adanya praktik percaloan pajak yang melibatkan oknum-oknum tertentu dengan memanfaatkan nama instansi negara. Publik kini menanti langkah tegas dari KPP Pratama Karanganyar dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan mafia pajak tersebut demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Lebih lanjut, hingga berita ini diturunkan, Pur belum memberikan jawaban maupun klarifikasi resmi saat dikonfirmasi oleh awak media Berita Istana. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui kunjungan langsung maupun komunikasi lanjutan belum mendapatkan respons dari yang bersangkutan.
Sementara itu, Nolah saat dikonfirmasi terkait kejelasan penggunaan dana dan pembayaran pajak tahunan, hanya memberikan jawaban singkat dan berulang, yakni “besok” dan “besok”. Jawaban tersebut disampaikan setiap kali awak media maupun Warsito meminta kepastian, tanpa disertai bukti pembayaran atau penjelasan rinci mengenai keterlambatan penyelesaian pajak.
Sikap tertutup dan tidak kooperatif dari pihak-pihak terkait ini semakin memperkuat dugaan adanya kejanggalan dalam proses pengurusan pajak yang melibatkan oknum-oknum tertentu. Hingga kini, dana sebesar Rp12 juta yang telah ditransfer belum dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Redaksi Berita Istana menegaskan akan terus melakukan penelusuran dan membuka ruang hak jawab bagi Pur, Nolah, maupun instansi terkait apabila bersedia memberikan klarifikasi resmi.
Catatan Redaksi:
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebutkan masih berstatus terduga. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers.(iTO)
